JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly diminta segera bertindak tegas karena jajaran pemasyarakatan di wilayah DKI kerap kebobolan masalah narkoba. Ia diminta segera mengganti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (kanwilkumham) DKI, karena dinilai tak bisa mengatasi permasalahan ini.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah yang meminta Menteri Yasonna segera mengambil sikap. Hal itu untuk menyelamatkan citra Kementerian Hukum dan HAM yang sebelumnya terus diterjang berbagai isu negatif.
"Ganti kakanwil DKI untuk membersihkan masalah narkoba yang kerap muncul di pemasyarakatan. Apa yang salah, kenapa napi terus terlibat narkoba," katanya, Jumat (15/1/2021).
Baca juga: Suami Artis Nindy Ayunda Ternyata Sudah Satu Tahun Komsumsi Narkoba Jenis H5 Untuk Hilangkan Stres
Trubus melanjutkan, sejak pucuk pimpinan kepala kanwilkumham DKI di pegang Liberty Sitinjak, berbagai masalah muncul. Mulai dari masalah narkoba, bilik penjara yang disulap menjadi "apotek" atau tempat jual beli sabu, pengendali narkoba, terus muncul.
"Bahkan sebelumnya ada pemasangan AC di kamar napi hingga pemerasan napi terjadi dalam kurun waktu setahun," ujarnya.
Untuk kasus pabrik ekstasi dilakukan oleh napi rutan Salemba atas nama Ami Utomo yang kala itu menggemparkan. Pasalnya, dengan leluasanya ia menyewa kamar rumah sakit yang disulap menjadi pabrik ekstasi.
"Dugaan kami, aksi itu juga sudah sepengetahuan dari kawanwilkumham DKI. Karena napi yang sakit itu harusnya dirawat di RS Pengayoman," ungkapnya.
Baca juga: Wow! Ada Lapangan Tembak di Lapas Narkotika Jakarta, Begini Kata Menkumham Yasonna
Kasus berikutnya, kata Trubus, adalah bilik penjara disulap menjadi tempat jual beli sabu atau biasa disebut apotek. Hal itu terjadi di Rutan Cipinang pada November 2020 lalu dan terlihat dengan bebasnya narkoba masuk dan digunakan di dalam penjara.
"Yang terbaru kasus penyeludupan 10 kilogram sabu yang disembunyikan di dalam tangki bensin, pengendalinya ada di lapas Cipinang," ujarnya.
Dan yang paling parah, sambung Trubus, adalah keluarga napi diperas oleh pelaksana tugas (Plt) Karutan Salemba. Ia meminta uang Rp200 juta kepada keluarga tahanan KPK yang dititipkan di rutan tersebut. "Masalah itu muncul setiap bulan dan tak ada jalan keluarnya, makanya pak menteri harus segera bertindak," ungkapnya.
Baca juga: Wamenkumham Dihujani Kritik Pasca Terapkan Pasal Kekarantinaan, Kok Bisa?
Semua permasalahan itu, kata Trubus, muncul karena ada persekongkolan aspirasi di tingkat bawah hingga ke tingkat atas. Untuk itu, ia meminta untuk mengevaluasi dengan mengganti dari tingkat sipir, hingga tingkat Kepala kanwilkumham DKI.
"Ini harus dievaluasi berjemaah, jangan hanya mentok sampai di Karutan dan kalapas saja. Karena di atasnya juga masih ada, sehingga semua harus dievaluasi agar tak ada lagi kasus ini," ujar Trubus.
Karena itu, sambung Trubus, ia meminta kepada Menkumham Yassona Laoly, harus segera melakukan penggantian hingga ke ujungnya. Karena selama ini orang-orang itu tetap di lingkaran masalah ini akan kembali muncul, makanya harus segera diputus mata rantainya.
"Hingga saat ini saya menilai, hal yang sangat krusial karena kesalahan di tingkat pengawasan yang lemah, sehingga monitoring dan evaluasi tidak berjalan dengan baik," pungkasnya. (ifand/ys)