Baca juga: Di Usia 78 Tahun, Legenda The Beatles Sir Paul McCartney akan Terima Suntikan Vaksin Covid
Kondisi ini, kata Mulyanto, berpotensi merugikan keuangan Negara dalam jumlah yang tidak sedikit.
"Ini kan lucu. Orang awam pun banyak yang bertanya, kenapa kita mengimpor dan membayar 80% dari 3 juta dosis vaksin tersebut, padahal tidak ada jaminan kualitas terkait efektivitas, imunogenitas dan keamanannya bagi pengguna?” ujarnya.
“Ini seperti membeli kucing dalam karung. Karena menurut logika publik sederhana, impor baru dapat dilakukan setelah diketahui kualitas, mutu dan keamanan barang yang akan diimpor, sehingga resiko terhadap keuangan negara dapat dikurangi," ujarnya.
Baca juga: DPR: Uji Klinis Fase III Vaksin Covid-19 Sinovac Jangan Kejar Tayang
Untuk itu Mulyanto mendesak BPK melaksanakan audit atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap BUMN Bio farma khususnya terkait dengan pengadaan vaksin impor Sinovac ini.
Sehingga dapat diperoleh keyakinan yang cukup memadai, bahwa keuangan Negara dikelola secara cermat.
"Sesuai dengan UU No.15/2004 Pasal 8 Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat," tutupnya. (rizal/win)
