JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah menyediakan vaksin Covid-19 secara gratis bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.
Untuk itu, program pengadaan vaksin Covid-19 harus menjamin ketersediaan barang melalui rencana kerja pengadaan vaksin yang aman untuk kesehatan segenap rakyat Indonesia, akuntabel secara anggaran dan kompetitif secara keekonomian.
“Saya selaku Ketua Banggar DPR merasa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan alokasi anggaran APBN kita pada tahun 2021 untuk menopang pelaksanaan program vaksinasi cegah covid19 dan sarana pendukungnya," kata Said, Rabu (16/12/2020).
Baca juga: DPR: Uji Klinis Fase III Vaksin Covid-19 Sinovac Jangan Kejar Tayang
Hal ini, lanjutnya, seiring dengan tuntutan publik agar pemerintah menjalankan vaksinasi gratis Covid-19.
"Seperti kebijakan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Belgia, Arab Saudi, Perancis, India dan Singapura yang melaksanakan program vaksinasi cegah covid-19 secara gratis untuk warganya,” jelas Said.
Said memaparkan, pada APBN 2021 alokasi anggaran pengadaan vaksin covid-19 sebesar Rp 18 triliun.
Dari anggaran tersebut, sebesar Rp3,7 triliun dipakai untuk vaksinasi dan Rp1,3 triliun untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang program pengadaan vaksin dan vaksinasi.
Baca juga: Pemerintah Siapkan 440 Ribu Tenaga Medis dan 23 Ribu Petugas Pelayanan Vaksinasi
Bahkan tegas Said, anggaran pengadaan vaksin covid-19 masih sangat mungkin dinaikkan dari plafon pada APBN 2021 sebesar Rp 23 triliun.
“Jadi untuk pengadaan vaksin, vaksinasi dan pengadaan sarana dan prasana pendukung masih sangat mungkin dinaikkan,” terangnya.
Berbagai alternatif anggaran dapat dipilih demi menjalankan mandat vaksin dan vaksinasi gratis untuk segenap rakyat.
Misalnya dengan penggunaan dana cadangan APBN 2021. Terlebih lagi, program vaksinasi covid19 tidak akan mungkin tuntas pada tahun 2021, sehingga beban anggarannya dapat dipecah beberapa tahun.
“Dengan demikian, tidak ada dasar bagi pemerintah untuk berbisnis dengan rakyat dalam vaksinasi covid19,” ulasnya. (rizal/tha)