JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka sambutan pada acara puncak Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2020 yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (16/12/2020).
Dalam sambutannya, Jokowi sama sekali tidak menyinggung dan mempersoalkan dua menterinya terjaring KPK, yakni Menteri Kabinet Indonesia Maju yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Kedua anak buah Jokowi yang terjaring OTT KPK yakni, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Edhy ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dalam kasus penetapan izin eksper benih lobster, sementara Juliari merupakan tersangka penerima suap kasus pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.
Baca juga: Presiden Nilai Pemberantasan Korupsi Membutuhkan Kegigihan, Konsistensi yang Luar Biasa
Dalam sambutannya, meminta masyarakat untuk mengembangkan budaya antikorupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi. Karena merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
"Pendidikan antikorupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang antikorupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama," kata Jokowi dalam sambutannya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas dan melakukan penyederhanaan proses kerja serta proses pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Baca juga: Ditjen Rehsos Kemensos Raih 4 Penghargaan di Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2020
"Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah," cetus Jokowi.
Jokowi menegaskan, pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Menurutnya, regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan dipangkas.
"Dengan mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit, kita sederhanakan yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit dan aplikasi-aplikasi lainnya," tandas Jokowi.
.jpg)
