JAKARTA - Sebanyak 7 pabrik beton atau batching plant tak berizin didapati beroperasi di wilayah Jakarta Pusat (Jakpus). Temuan tersebut, diperoleh Pemkot Jakpus setelah melakukan monitoring di wilayah.
"Dari delapan batching plant yang ada, hanya 1 yang memiliki izin operasional. Yang lainnya tidak ada, dan itu telah beroperasi sejak 1 hingga 3 tahun," ucap Plh.Walikota Jakarta Pusat, Irwandi di kantornya, Jumat (11/12/2020).
Menurutnya, keberadaan batching plant ilegal yang letaknya di tengah pemukiman tersebut telah banyak dikeluhkan warga. Selama ini mereka mengkhawatirkan debu dan polusi yang ditimbulkan pabrik beton tersebut.
Baca juga: Pemkot Jakarta Pusat Tambah 12 Loksem Usaha Mikro di Tahun 2020
Karena, sambung Irwandi, batching plant itu terkait dengan amdal. Misal abunya, bekasnya kadang-kadang bisa berbahaya dan membuat ISPA.
"Jadi yang Pak Gub harapkan ini semua harus punya izin, tapi jangan di daerah perkampungan. Itu membahayakan warga," ujarnya usai memimpin rakor concrete batching plan (CBC) di Pemkot Jakpus.
Sementara terkait zonasi keberadaan proyek tersebut, lanjutnya, ketentuannya ada dari Provinsi dan Dinas Citata. Irwandi mengatakan, pihaknya hanya melakukan monitoring.
Baca juga: Tidak Lapor, Plh Walikota Jakarta Pusat Panggil Pihak Hotel yang Tampung Pasien OTG Covid-19
"Jadi terkait penyegelan Dinas Citata. Kita (walikota dan satpol pp) monitoring tanggal 16-21 Desember. Kalau yang tetap buka kita minta di tindak. Tadi juga ada PTSP, kita sudah minta mereka urus izin ke PTSP. Belum tentu juga disitu lolos," bebernya.
Menurut Irwandi, keluarnya izin tersebut perlu dilihat dari zonasi, amdal dan peruntukannya.
"Ini yang penting sekali amdalnya. Kalau ini di perkampungan, ya bisa berbahaya. Kan dia ada abunya gitu ya, abunya keluar. Bukan abu asap nih, semen. Jadi itu berbahaya," pungkasnya. (deny/win)