JAKARTA - Pemerintah telah menyalurkan sejumlah bantuan kepada masyarakat korban bencana erupsi gunung berapi dan banjir bandang di beberapa daerah.
Netty Prasetiyani Aher, Ketua Tim Covid FPKS DPR RI, meminta pemerintah agar memastikan proses evakuasi dan penyaluran bantuan kepada pengungsi harus tetap memerhatikan protokol kesehatan.
"Meskipun kondisinya crowded, evakuasi dan penyaluran bantuan kepada pengungsi harus tetap menaati protokol kesehatan. Penyaluran bantuan yang tidak taat prokes berisiko memperparah kondisi kesehatan masyarakat dan menambah jumlah kasus Covid-19 di tanah air," katanya dalam keterangan media, Senin (07/12/2020).
Baca juga: Antisipasi Klaster Pengungsian, Pemkot Jaktim Siapkan 262 Posko
Menurut Netty, prokes di wilayah bencana, semisal di tempat pengungsian, dapur umum dan posko bencana harus diterapkan secara disiplin. "Kita tidak ingin muncul klaster pengungsian yang akan menyebabkan lonjakan kasus dan menambah beban bagi para pengungsi," katanya.
Netty Aher juga meminta pemerintah agar memastikan kecukupan kebutuhan para pengungsi, baik korban banjir dan longsor di Banten dan Garut, Jawa Barat mau pun korban erupsi Merapi - Semeru di Jawa Tengah.
"Kebutuhan para pengungsi harus tercukupi, baik pada saat di lokasi pengungsian mau pun setelah kembali ke rumah. Pemerintah harus mendata apa saja kebutuhan masyarakat, terutama sarana prasarana untuk menjalankan prokes sehari-hari," ungkapnya.
Baca juga: Pemkot Jakarta Timur Tambah Tempat Pengungsian Cegah Penyebaran Covid-19
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP Bidang Kesos, Netty mengimbau struktur dan kader PKS agar terlibat aktif dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana alam.
"Kader PKS harus siap siaga melindungi keluarga dan melayani masyarakat terdampak. Pastikan kader PKS hadir sebagai pelayan rakyat di garda depan. Logo baru PKS berwarna oranye identik dengan aksi kerelawanan. Mari kita optimalkan pusat khidmat PKS dan konsolidasikan gerakan tanggap bencana di seluruh Indonesia," tandasnya. (rizal/tha)
.jpg)
.jpg)
