JAKARTA - Rencana pemerintah untuk kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan, ditolak keras masyarakat. Pemerintah dianggap tidak peka dengan kondisi ekonomi warga yang sedang terhimpit.
Hardiansyah (41), warga Klender, Duren Sawit, tidak setuju dengan rencana pemerintah tersebut. “Kalau dinaikkan sama saja menyulitkan masyarakat. Terus mau bayar pakai apa? Nanti kami malah nggak bisa bayar iuran sama sekali," katanya, Rabu (25/11/2020).
Hardi mengungkapkan, ketika beberapa waktu lalu iuran dinaikkan, ia terpaksa menurunkan kelas untuk jaminan kesehatan keluarganya. "Kalau mau dinaikkan lagi berapa besar yang harus kami bayarkan. Ini saja yang Rp25 ribu per bulan sudah cukup berat," ungkapnya.
Baca juga: Menkes Terawan Isyaratkan Iuran BPJS Kesehatan Naik, Warga Bereaksi
Haikal (29), warga lainnya juga menentang dinaikannya iuran BPJS kesehatan. "Kalau memang jadi dinaikkan, sama saja pemerintah membuat masyarakat kecil semakin susah," tuturnya.
"Kami warga kecil berharap pemerintah membatalkan rencana itu. Sudah cukup penderitaan kami jangan ditambah lagi," sambungnya.
FASILITAS PELAYANAN
Gita (27) ibu rumah tangga, juga keberatan, mengingat saat ini tengah sulitnya ekonomi dampak dari pandemi Covid-19. "Kalau bisa jangan dinaikkan, ekonomi kan lagi sulit, masa tega sih pemerintah sama rakyat kecil," kata warga Pademangan Barat ini.
Menurutnya kalau pemerintah terpaksa menaikkan harus ada peningkatan hak yang didapat oleh pengguna BPJS. "Kalau naik terus ada tambahan apa dari layanan BPJS? Kalau sama aja ya mending gak usah naik. Bikin repot rakyat," cetusnya.
Sedangkan Yohannes Tobing setuju jika pemerintah menaikkan iuran BPJS. Namun harus disesuaikan dengan kualitas dan pelayanannya. "Ya kalau disesuaikan sama fasilitas dan pelayanannya saya setuju dinaikkan," katanya.
Baca juga: Menkes Terawan Isyaratkan Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik
