TANGSEL - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rabu (25/11/2020) dini hari dikhawatirkan akan mengancam peta politik pada Pilkada Tangsel 2020.
Direktur Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul mengatakan dari data milik Indonesia Corruption Watch (ICW) beberapa waktu lalu nama Rahayu Saraswati yang merupakan calon Wakil Walikota Tangsel, diduga sebagai pihak yang menikmati kemudahan izin lobster.
"Ini menarik sekaligus ironis. Jika memang sampai terjadi dan benar informasi tersebut, maka dampaknya bisa dirasakan pada pertarungan politik di Tangerang Selatan," ujar Adib saat dihubungi poskota.co.id, Rabu ( 25/11/2020).
Diakui Adib, meski secara yuridiksi titik peristiwa penangkapan di Bandara Soekarno-Hatta dan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di Jakarta, namun gelombang dari peristiwa ini berangkat dari satu partai.
"Saya tidak mendoakan atau memprediksi, hanya membaca data informasi milik ICW yang menyebutkan adanya dugaan keterkaitan antara pengurus partai tertentu dalam kementrian tersebut berkaitan dengan kuota tertentu," ujarnya.
Diakui Adib, jika rangkaian dugaan keterlibatan kader partai politik ini sangat disayangkan. Karena kita tahu kalau sang menteri berasal dari partai yang sama dengan sang calon Wakil Wali Kota di Tangsel.
"Suka atau tidak suka, ini berimbas telak ke nama Rahayu. Ingat pilkada Tangsel, cita rasa nasional loh. Elit politik tingkat pusat turun ke Tangsel, dan menjadi perhatian nasional. Dan ini jelas akan mempengaruhi elektoral calon paslon Nomor 1, khususnya Rahayu yang diusung oleh Gerindra." paparnya.
Adib mengingatkan, kalau Gerindra merupakan salah satu partai yang sangat konsisten dalam menyuarakan pemberantasan korupsi dan sangat mendapat kepercayaan tinggi dari rakyat.
"Gembar gembor perubahan anti korupsi dan nepotisme akan dimaknai hanya jargon semata. Masyarakat hanya akan menilai hanya janji manis. Politik ya hanya perebutan kekuasaan, setelah itu bagi bagi kekuasaan," terangnya.
Jelang masa pencoblosan pemilihan pilkada Tangsel yang hanya tinggal beberapa hari lagi, masyarakat butuh penjelasan akan peristiwa yang mendera kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.
"Saya kira Rahayu Saraswati harus menjelaskan soal ini kepada publik Tangsel. Jangan diam saja seperti selama ini, karena kalau diam saja nanti dimaknai, bahwa betul dia menikmati kemudahan ekspor lobster melalui perusahaan yang menyebut namanya sebagai salah satu petinggi di perusahaan yang diduga menikmati privillage. Penjelasan yang komprehensif bahwa posisi dia clear sangat dibutuhkan guna menatap 14 hari kedepan yang sangat menentukan," paparnya. (toga/win)
Direktur Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul. (toga)