Pangdam Jaya Angkat Bicara Terkait Kerumunan di Acara HRS

JAKARTA - Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurahman mendukung langkah yang dilakukan Pemprov DKI. Menurutnya, pemberian denda Rp50 juta sudah tepat terkait kerumunan simpatisan Habib Rizieq Shihab (HRS) dalam kegiatan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman mengatakan, pihaknya selaku bagian dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DKI mendukung langkah pemberian denda administratif.

"Kan kemarin sudah diberikan denda. Ke depannya, apabila Gubernur sudah meminta ke polisi, TNI untuk bergerak, bergerak kita," katanya, Rabu (18/11).

Baca juga: Diperiksa 9 Jam Soal Kerumunan Rizieq, Anies Dicecar 33 Pertanyaan

Mayjen Dudung juga menampik bila jajarannya membiarkan kerumunan terjadi kala itu. Karena selama ini pihaknya juga melakukan Penegakan Disiplin Mematuhi Protokol Kesehatan (PDMPK).

"Jadi kita tegas-tegas saja, selagi pemerintah daerah belum meminta bantuan, kita tidak (bergerak). Karena kami tidak mungkin bergerak sendiri dan pasti gabungan," ujarnya.

Dudung menuturkan, pihaknya dan Polda Metro selalu menunggu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di DKI.

Baca juga: Pemanggilan HRS soal Kerumunan Masih Menunggu Hasil Gelar Perkara Penyidik

Dan hingga saat ini juga, izin kegiatan keramaian berada di Polri seperti yang disampaikan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria. "Selama pemerintah daerah belum meminta bantuan kepada kepolisian dan TNI, maka kita tidak bisa bergerak, seperti itu," ungkap Mayjen Dudung. (Ifand/win)