Baca juga: Debat Pilkada Tangsel, Pengamat: Pengalaman Bakal jadi Faktor Pembeda
"Penilaian ini tampaknya berlebihan mengingat masing-masing paslon pada dasarnya mampu merekrut tim kampanye yang menguasai seluk beluk media darling dan medsos. Karena itu, kurang beralasan bila rendahnya kampanye via media daring dan medsos hanya karena tim kamapnye dan paslon gagap teknologi," ucapnya.
M. Jamiluddin Ritonga menyimpulkan, ada kemungkinan tim kampanye dan paslon memang meragukan efektivitas kampanye melalui media daring dan medsos.
"Pertama, menurut Bawaslu memang masih ada kendala akses internet di 541 kecamatan di daerah yang menggelar pilkafa 2020, sehingga sulit dilaksanakan kampanye melalui media daring dan medsos secara optimal," kata Dekan FIKOM di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta ini.
Baca juga: Dugaan Tindak Pidana Pilkada 2020, Gakkumdu Polri Tangani 50 Kasus
Dua, efektifitas kampanye melalui media daring dan medsos masih diragukan. Sebab, kebanyakan pengguna media ini untuk bersilaturahmi dengan teman dan bertujuan mencari hiburan, bukan untuk mencari informasi politik.
Bahkan pengguna media daring dan medsos dari kalangan milenial, pada umumnya apolitik. Mereka menggunakan media tersebut jauh dari kepentingan politik.
"Tiga, hasil penelitian mengenai efek media menunjukkan, paling efektif hanya pada level koginitif dan afektif. Sementara untuk efek perilaku unumnya diperoleh melalui komunikasi tatap muka," paparnya.
Baca juga: Menteri PANRB Tegaskan Partisipasi ASN Hanya di Bilik Suara di Pilkada
Karena itu, peluang penularan covid-19 melalui kampanye tatap muka memang sangat terbuka. Untuk meminimalkan hal itu terjadi, tim kampanye dan paslon seyogyanya taat asas melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap kampanye tatap muka.
"Bawaslu pun harus lebih intens dalam mengawasi pelaksanaan kampanye tatap muka. Kampanye yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan seharusnya ditindak tegas dengan cara membubarkannya," ucapnya.
Untuk itu, Bawaslu dimana pun berada haruslah mendahulukan kesehatan daripada politik. Dengan begitu, semua Bawaslu akan bekerja dengan koridor yang sama dalam mengawasi kampanye tatap muka, sehingga pilkada 2020 tidak menjadi cluster baru penyebaran covid-19.
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
