JAKARTA- Presiden Jokowi menegaskan pemerintah terus menggulirkan Program Kehutanan Sosial yakni mempercayakan lahan hutan dikelola masyarakat.
"Dari target 12,7 juta hektare perhutanan sosial yang dialokasikan oleh pemerintah, hingga September 2020 sebanyak 4,2 juta hektare telah diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola," tegas Jokowi.
Itu disampaikan Jokowi pada saat memimpin rapat yang digelar secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/11).
Baca juga: Jokowi Serahkan 42 SK Hutan Sosial untuk 8.941 KK di Cianjur
Menurut Jokowi, program perhutanan sosial dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat telah dilaksanakan oleh pemerintah selama enam tahun.
"Kita masih memiliki sisa yang cukup banyak untuk bisa kita selesaikan di empat tahun mendatang, yaitu kurang lebih masih 8 juta (hektare) lebih," tambahnya.
Dia menambahkan, artinya memang ada sebuah peningkatan akumulatif yang cukup besar dalam lima tahun pertama kemarin, tetapi masih ada sisa juga yang 8 juta hektare lebih tadi yang perlu kita selesaikan.
Baca juga: Kelompok Tani Hutan Sosial Apresiasi E-learning KLHK
Presiden juga mengingatkan bahwa perhutanan sosial bukan hanya urusan sebatas pemberian izin atau mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepada masyarakat.
Jokowi menilai hal yang lebih penting dari itu, adalah pendampingan untuk program-program lanjutan sehingga masyarakat di sekitar hutan memiliki kemampuan dalam mengelola SK yang telah diberikan.
Baca juga: MenkopUKM Minta Masyarakat Perhutanan Sosial Bentuk Koperasi
Sebab, lanjutnya, untuk masuk ke dalam aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya agroforestri, tetapi juga bisa masuk ke bisnis ekowisata, bisnis agrosilvopastoral, bisnis bioenergy, bisnis hasil hutan bukan kayu, ini banyak sekali, bisnis industri kayu rakyat.
"Semuanya sebetulnya menghasilkan, bisa menyejahterakan, tetapi sekali lagi pendampingan ini sangat diperlukan," jelasnya. (johara/tha)