Jokowi Tetap Enggan Keluarkan Perppu Omnibus Law Usai Bertemu Pengurus Muhammadiyah

JAKARTA - Presiden Jokowi menerima kunjungan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang dipimpin Ketua Umum Prof Haedar Nashir di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21 /10).

Dalam kesempatan itu, Haedar Nashir didampingi Sekretaris Umum Prof. Abdul Mu'ti, Ketua Majelis Hukum dan HAM Dr Sutrisno Raharjo. Sedangkan Jokowi dalam pertemuan tersebut didampingi  Mensesneg, Prof. Pratikno, dan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Abdul Mu'ti mengatakan dalam pertemuan tersebut, Jokowi menjelaskan secara panjang lebar terkait latar belakang, materi, dan peran strategis dalam peningkatan ekonomi di Indonesia.

Baca juga: Muhammadiyah Sejak Awal Minta DPR Batalkan Pembahasan RUU Omnibus Law

Presiden juga menegaskan sikap dan pandangan terkait banyaknya kritik dari masyarakat. Terkait kritik tersebut Presiden menegaskan posisinya yang tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Namun demikian, lanjut Abdul Mu'ti,  bahwa Presiden tetap membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk kemungkinan merevisi materi UU Cipta Kerja yang bermasalah.

Presiden mengakui bahwa komunikasi politik antara Pemerintah dengan masyarakat terkait UU Cipta Kerja memang kurang dan perlu diperbaiki.

Baca juga: Usai Sowan Presiden Jokowi, Forum Rektor Siap Kaji UU Cita Kerja

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir mengapresiasi sikap Presiden dan keterbukaan berdialog dengan PP. Muhammadiyah dan berbagai elemen masyarakat.

Terkait dengan UU Cipta Kerja, PP. Muhammadiyah menyampaikan catatan dan masukan tertulis yang diserahkan langsung kepada Presiden. Untuk menciptakan situasi yang tenang dan kemungkinan perbaikan.