JAKARTA - Resesi ekonomi menjadi momok di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Namun, Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno meminta hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan berlebihan, sebab menurutnya, masyarakat sudah melakukan langkah antisipasi.
Eddy menuturkan, masyarakat saat ini sudah benar-benar hemat untuk mengamankan uangnya, termasuk uang bantuan yang diperoleh dari pemerintah.
"Sedangkan kaum kelas menengah atas menahan pengeluaran. Mereka tidak belanja hiburan, tidak belanja wisata, uang malah disimpan. Terbukti saldo simpanan di perbankan nasional naik cukup besar sejak awal tahun 2020, sebesar hampir Rp 315 triliun,” kata Eddy, dalam zoom meeting 'Solusi Resesi Ekonomi dan Antisipasi Krisis Keuangan: Update Ekonomi TW 3 2020', belum lama ini.
Kegiatan Ekonomi
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini menerangkan, kegiatan ekonomi bakal terjadi ketika masyarakat bergerak dan bebas melakukan berbagai kegiatan. Selain itu, persepsi masyarakat tentang kesehatan berdampak langsung pada pola konsumsinya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah pun sudah melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak ekonomi. Pemberian stimulus, subsidi, termasuk subsidi listrik. "Sudah ada subsidi gaji, bantuan langsung tunai, tapi nyatanya belum mampu mendongkrak ekonomi," ujarnya.
Baca juga: Indonesia Resesi, DPR Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Minus Hingga Kuartal IV
Selain langkah dan kebijakan fiskal dalam rangka memulihkan perekonomian, kunci untuk mengatasi resesi ini ada di penemuan vaksin dan obat serta manajemen distribusinya. Namun sampai vaksin Covid-19 ditemukan, pemerintah dan masyarakat wajib mengendalikan kurva penyebaran Covid.
"Penanganan penyebaran Covid 19 bukan semata-mata beban pemerintah. Masyarakat pun wajb merubah perilakunya dan taat pada protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menjauhi kerumunan dan lain-lain. Dalam kondisi darurat kesehatan saat ini, maayarakat perlu “dipaksa” untuk merubah perilakunya melalui sanksi hukum,” tukasnya.
Sementara itu, subsidi bantuan dan insentif masih diperlukan hingga 2021. "Makanya kami Komisi VII sudah meminta agar subsisi listrik dilanjutkan hingga 2021. Lalu kuota subsidi LPG 3 kilogram juga ditambah. Sebab beban ekonomi masyarakat masih tambah banyak," imbuhnya.
Sementara itu, Ekonom Senior Indef, Aviliani mengatakan, subsidi gaji saat resesi sebaiknya tidak hanya menjangkau masyarakat bergaji Rp5 juta ke bawah. Orang dengan pendapatan Rp7,5 juta ke bawah sebaiknya juga disubsidi.
"Terutama di UMKM. Karena UMKM ini tak masuk golongan miskin. Namun sayangnya banyak yang tak tersentuh. Masalah data juga jadi problem, apalagi penyerapan PEN baru 40 persen," kata Aviliani.
Baca juga: Kabar Gembira! Sebanyak 398 Ribu Guru Honorer dan Tenaga Pendidik Dapat Subsidi Gaji
Aviliani menekankan perlunya peningkatan demand. Misalnya dengan pemberian bantuan langsung tunai yang terus dilanjutkan.
"Kita tak usah takut resesi sebab resesi bukanlah kiamat. Hal yang kita perlukan adalah kerja sama perusahaan, masyarakat, pemerintah untuk membangun optimisme agar pertumbuh ekonomi yang positif bisa dilakukan," ujarnya. (*/ys)