Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan menyatakan, penanganan wabah Covid-19 di Jakarta yang selama ini hanya diatur melalui Pergub, membutuhkan payung hukum yang lebih kuat. Sebab masih ditemukan beberapa masalah yang tidak dapat diatur melalui Pergub di antaranya pengenaan sanksi.
“Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengenaan sanksi ini seharusnya diatur melalui Perda yang disetujui bersama dengan DPRD karena menyangkut dengan pembatasan dan pengaturan hak serta kewajiban masyarakat DKI Jakarta,” kata Judistira.
Terakhir, Bendahara Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Sutikno memandang, pembuatan Perda harus dilakukan sebagai wujud tanggung jawab konstitusionalnya dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
“Pada prinsipnya kami bisa menerima dan menyetujui Raperda ini untuk dibahas lebih lanjut dengan DPRD DKI dan jajaran eksekutif,” jelas Sutikno. (Yono/win)
