JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher meminta alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp169,7 triliun atau 6,2 persen dari total belanja negara benar-benar memberi hasil optimal dalam menyelesaikan problem kesehatan.
"Demikian pula anggaran kesehatan pada PEN senilai Rp84,02 triliun harus mampu menjadi instrumen yang mengatasi permasalahan Covid-19 dan perbaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pastikan terjadi peningkatan sarana dan prasana, ketersediaan obat-obatan berkualitas, serta peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan yang memadai," katanya, Minggu (27/9/2020).
Menurut Netty, selama vaksin Covid-19 belum ditemukan maka APBN TA 2021 masih akan dibayangi oleh risiko besar dari dampak multidimensi krisis kesehatan. Anggota Komisi IX ini mengatakan, pemerintah harus menyiapkan perencanaan dan aksi strategis guna memitigasi risiko tersebut.
"Fraksi PKS prihatin dengan kondisi penanganan pandemi yang belum mampu melandaikan kurva Covid-19, bahkan justru makin meningkat dengan angka kasus baru menembus 4.000-an setiap hari," ujarnya.
"Oleh karena itu, pemerintah harus fokus, serius, dan sepenuh hati melakukan upaya penanganan yang berbasis pada kesehatan. Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp356,5 triliun tidak akan bermakna jika kesehatan dan keselamatan rakyat terabaikan," sambung Ketua Tim Covid FPKS ini.
Baca juga: Pakar Ini Minta Masyarakat Jangan Terlalu Berekspektasi Pada Vaksin
Menurut Netty, rakyat adalah aktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga keselamatan dan kesehatan rakyat Indonesia harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan pada masa pandemi.
Selain itu kata Netty, pemerintah harus sungguh-sungguh bekerja keras mencapai target indikator kesejahteraan tahun 2021 yang meliputi, Tingkat Pengangguran Terbuka 7,7-9,1 persen, Tingkat Kemiskinan 9,2-9,7 persen dan Gini Rasio 0,377-0,379.
Sedang Indeks Pembangunan Manusia 72,78-72,95, Nilai Tukar Petani (NTP) 102; dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 104.
"Penetapan target pasti sudah memperhitungkan semua faktor, bukan asal-asalan. Jadi, tinggal bagaimana upaya pemerintah untuk mencapainya," katanya. (rizal/ys)