JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin menegaskan Pemerintah terus meningkatkan alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesehatan serta dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pada 2021 anggaran kesehatan mencapai Rp 699 triliun.
"Periotas APBN pun diarahkan sepenuhnya untuk keperluan tersebut dengan alokasi sebesar Rp 695 triliun pada tahun 2020 dan Rp 699 triliun untuk tahun 2021," terang Wapres.
Itu disampaikan Wapres KH Ma'ruf Amin secara virtual pada kuliah umum program pendidikan reguler angkatan (PPRA) 62 dan program pendidikan singkat angkatan (PPSA) 23 Tahun 2021, Lembaga Ketahanan Nasional RI, di Jakarta, Selasa (06/07/2021).
Wapres menandaskan anggaran tersebut akan bertambah sesuai kebutuhan untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial, dan stimulus bagi dunia usaha termasuk UMKM.
KH Ma'ruf Amin menegaskan kita bersyukur bahwa upaya yang kita lakukan dalam mengelola krisis akibat pandemi Covid-19, khususnya dari sisi ekonomi menunjukkan hasil yang positif dan memberikan harapan pemulihan sebagaimana ditunjukkan oleh indikator-indikator pada semester I Tahun 2021.
Wapres juga menyebut adanya perbaikan dalam indikator ekonomi Indonesia, seperti PMI (Purchasing Manager Index) Manufaktur (Mei): mulai ekspansi dan mencapai rekor tertinggi.
Selain itu, lanjut Wapres, inflasi (Mei) mulai menunjukkan peningkatan yang berarti adanya peningkatan demand (permintaan). "Indeks Keyakinan Konsumen (Mei): 104,4 atau berarti kondisi optimis," ujar Wapres.
Indeks Penjualan Ritel per April tumbuh 15,6% (yoy) dan diperkirakan masih tumbuh double digit di Mei 2021. Konsumsi listrik per Mei tumbuh 16,6%, termasuk penguatan tren pertumbuhan konsumsi listrik bisnis dan industri sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi dan dukungan Pemerintah dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi," ujar Wapres.
Namun demikian Pemerintah tetap mewaspadai terjadinya eskalasi Kasus Covid-19 yang dikuatirkan dapat mendorong kembali restriksi mobilitas masyarakat, yang selanjutnya akan berdampak pada laju pemulihan ekonomi terutama pada semester kedua tahun ini.
"Untuk itu pemerintah sedang menghitung kembali kemungkinan dibutuhkannya tambahan anggaran untuk program PEN dalam rangka menjaga daya beli, mendorong perekonomian, serta penanganan kesehatan yang belum dialokasikan dalam APBN berjalan, termasuk melalui kebijakan refocusing/realokasi kembali belanja pemerintah," Wapres menambahkan.
Selain itu, alokasi belanja APBN tahun 2022 yang saat ini sedang disusun harus dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian dan memulai konsolidasi fiskal. (*)
