JAKARTA - Misi Penasihat Gedung Putih dan juga mantu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Jared Kushner telah gagal membujuk Bahrain agar mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Kunjungan Kushner pada Selasa (1/9/2020) ke Bahrain dengan harapan agar ada negara Arab lain menormalkan hubungan dengan Israel dalam beberapa bulan mengikuti jejak Uni Emirat Arab (UEA).
Raja Bahrain, Hamad ibn Isa Al Khalifa
mengatakan kepada penasihat Gedung Putih Jared Kushner bahwa stabilitas di kawasan Teluk bergantung pada Arab Saudi "dalam semua situasi," kata kantor berita negara BNA.
Kushner mengunjungi negara-negara Teluk menyusul kesepakatan 13 Agustus antara UEA dan Israel untuk menormalisasi hubungan dan mengatakan dia berharap lebih banyak negara juga akan memperkuat hubungan dengan Israel.
Arab Saudi, sekutu dekat Bahrain, mengatakan harga untuk normalisasi hubungan dengan Israel adalah pembentukan negara Palestina yang berdaulat dengan Jerusalem sebagai ibukotanya.
Dalam pertemuan tersebut, Raja Hamad juga memuji “posisi sejarah yang teguh dari Uni Emirat Arab dalam membela masalah dan kepentingan bangsa Arab dan Islam, dan upayanya yang tak kenal lelah untuk mencapai solusi yang adil dan komprehensif yang akan menjamin rakyat Palestina mendapatkan haknya. hak yang sah dan mencapai perdamaian abadi di wilayah tersebut."
Kemudian pembicaraan juga difokuskan pada kerja sama bilateral, yang didasarkan pada sejarah hubungan yang berbeda selama lebih dari 120 tahun dan kerja sama militer selama lebih dari 75 tahun.
Raja Hamad menegaskan hubungan strategis historis dengan AS, mengucapkan terima kasih atas upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintahan Trump yang bertujuan untuk membangun keamanan, perdamaian, dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Rabu (26/8/2020) melakukan yang sama saat berkunjung ke Bahrain. Namun, Raja Hamad tetap berkomitmen pada Inisiatif Perdamaian Arab. Berdasarkan inisiasi tersebut, Israel harus menarik diri dari wilayah Palestina yang diduduki setelah tahun 1967 terlebih dulu sebelum melakukan normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab. (johara/ys)