JAKARTA - Kalangan akademisi memandanag, kehadiran KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) yang dimotori Prof Din Syamsudin, seyogyanya dinilai sebagai wajar di dalam negara demokrasi. Ironis kalau ada yang menghujat.
Sebab katanya, Indonesia yang menganut demokrasi, memberi ruang kepada setiap warga negara untuk berserikat. Itu hak yang dilindungi undang-undang.
"Karena itu, sungguh ironis bila ada anak bangsa yang menghujat kehadiran KAMI hanya karena tidak sejalan dengan kelompoknya. Pola pikir seperti ini tidak sejalan dengan kehendak demokrasi dan konstitusi Indonesia," kata Dosen Universitas Esa Unggul, Kamis (20/8/2020).
Jadi, lanjutnya, selama kehadiran KAMI tidak melanggar aturan yang berlaku, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk melarang dan menghujatnya.
Bahkan untuk kepentingan demokrasi, seyogyanya anak bangsa menyambut kehadiran KAMI dan perserikatan atau perkumpulan lainnya.
"Kehadiran KAMI dan perkumpulan lain diperlukan untuk 'menggantikan, kemandulan legislatif dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Di tengah mayoritas suara legislatif yang berpihak kepada pemerintah, menyebabkan terjadi kekosongan yang menyuarakan kepentingan rakyat kebanyakan," kata Dosen Mengajar Metode Penelitian Komunikasi, Riset Kehumasan, serta Kiris dan Strategi Public Relation ini.
Ia mengatakan, KAMI dan perkumpulannya lainnya diharapkan dapat menyuarakan kepentingan rakyat, sehingga kebuntuhan komunikasi politik dapat dikurangi.
Kalau anak bangsa melihat kehadiran KAMI dan perkumpulan lainnya dalam konteks itu, tentulah keberadaannya tidak dilihat dari sisi negatif. Kehadiran perkumpulan seperti ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi keberadaan legislatif dan partai politik di negara demokrasi.
"Karena itu, mari kita dorong makin banyak kehadiran perkumpulan seperti KAMI agar demokrasi tetap bersemi di negeri tercinta," tutupnya. (rizal/win)