Komisi IV DPR: Pengelolaan Perhutanan Sosial Tumpang Tindih Bisa Picu Bencana

Selasa 11 Agu 2020, 04:05 WIB
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin.

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk komoditas produksi di kawasan hutan sebesar Rp 147 juta. Gambaran ini kata akmal baru sebatas perhitungan yang sangat sederhana, belum bila dihitung segala potensi yang mendalam hingga hitungan aktivitas ekonomi lingkungan kita.

Akmal Melanjutkan, Untuk aktivitas pulau terluar yang dan perbatasan antar negara yang berada kawasan darat, di negara kita sebagian besar adalah kawasan hutan. Bila masyarakat hutan di kelola dengan baik, akan sangat sinergi dengan TNI kita dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI kita.

"Pemerintah Perlu memperkuat regulasi termasuk kewenangan  hak pengelolaan hutan yang masih belum optimal melibatkan masyarakat dengan tujuan kemakmurannya. Berikan peluang masyarakat partisipasi aktif mengelola hutan dengan konsep perhutanan sosial. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah bimbingan pendampingan serta pengawasan agar hutan tetap lestari", tutup Andi Akmal Pasluddin. (rizal/win)

Berita Terkait

News Update