JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anthony Winza menilai, pemberlakuan kembali ganjil genap di 25 ruas jalan Ibukota yang bertujuan mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum, justru memiliki risiko tinggi penularan virus corona atau covid-19.
“Kebijakan ganjil genap bertujuan untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. Namun, di masa pandemi Covid-19, transportasi umum memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, kebijakan ganjil genap justru akan meningkatkan penyebaran virus," kata Anthony, melalui keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (2/8/2020).
Lebih lanjut Anthony mengatakan, Fraksi PSI DKI Jakarta menilai kebijakan untuk memberlakukan kembali ganjil genap ini kontra produktif dengan penanganan Pandemi Covid-19.
Baca juga: Ganjil Genap Diberlakukan Besok, Kadishub DKI: Hanya untuk Mobil, Motor Belum
Ia melanjutkan, berdasarkan data Satgas Covid-19 hingga 31 Juli 2020, di DKI Jakarta terdapat 21.339 kasus. Selama seminggu terakhir, rata-rata jumlah kasus sekitar 400 orang per hari. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pada masa PSBB sekitar 100 orang per hari.
“Lalu lintas memang mulai macet, tapi pandemi Covid-19 belum terkendali. Bahkan saat ini kondisinya jauh lebih parah jika dibandingkan dengan masa PSBB. Jika ganjil genap diberlakukan, maka akan semakin banyak warga Jakarta yang berdesak-desakan di transportasi umum. Kebijakan ini sangat membingungkan,” ucap Anthony.
Baca juga: Ganjil Genap Kembali Diberlakukan, Transjakarta Tambah 155 Armada di 10 Koridor, Berikut Rutenya
Anthony menduga kebijakan ganjil genap ini hanya memikirkan transportasi, namun mengabaikan kesehatan masyarakat. Dia menyarankan agar Pemprov DKI mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar, bukan berpikir secara sektoral.
“Di tengah pandemi begini, buat apa memaksakan ganjil genap? Mungkin Pak Anies lelah dan bingung, sehingga akhirnya mengeluarkan kebijakan yang saya rasa bertentangan dengan logika akal sehat," tutup Anthony.
Baca juga: Kadishub DKI: Ganjil Genap Bentuk dari Rem Darurat PSBB
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo beralasan, kebijakan ganjil genap diberlakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Pasalnya, volume lalu lintas meningkat mendekati normal (dibandingkan dengan kondisi lalu lintas pada Februari 2020 sebelum diberlakukan PSBB).
"Karena Jakarta tidak ada lagi instrumen pembatasan yang bisa digunakan sebagai kontrol warga untuk melakukan pergerakan," ucap Syafrin, di Bundaran HI, Jakarta Pusat. (yono/ys)