JAKARTA - Kasus positif Covid-19 tembus angka 100 ribu, Presiden Jokowi mengingatkan jajaran pemerintah untuk tetap waspada dan mampu mengantisipasi gelombang kedua Covid - 19.
Selain itu, juga antisipasi dan berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021. Itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, (28/7/ 2020).
"Kita tetap harus waspada terhadap berbagai kemungkinan dan antisipasi kita terhadap risiko terjadinya gelombang kedua serta masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021," ujar Jokowi.
Rapat tersebut membahas “Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021”. Presiden mengatakan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD memprediksi bahwa pada 2021 perekonomian global akan mulai kembali pulih dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,8 hingga 5,2 persen.
"Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang akan mencapai angka 5,4 persen," ucap mantan gubernur DKI Jakarta.
Kepala Negara menjelaskan kalau perkiraan ini betul kita akan berada pada posisi ekonomi yang juga mestinya itu di atas pertumbuhan ekonomi dunia. Sebab itu, dia minta untuk dapat merancang postur APBN Tahun 2021 mendatang agar dapat menghadapi tantangan dan ketidakpastian ekonomi global, sekaligus memulihkan perekonomian nasional di tengah pandemi.
Kepala Negara menekankan sejumlah hal. Pertama ialah dengan melakukan kalkulasi cermat terhadap angka-angka indikator ekonomi makro.
"Harus betul-betul dikalkulasi dengan cermat, hati-hati, optimistis, tapi juga harus realistis dengan mempertimbangkan kondisi dan proyeksi terkini," ujarnya.
Prioritas penggunaan anggaran dan pelebaran defisit APBN tahun 2021 mendatang juga harus berfokus pada upaya pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dan transformasi di berbagai sektor. Seperti reformasi di bidang kesehatan, pangan, energi, pendidikan, dan percepatan transformasi digital.
Selanjutnya, Presiden mengatakan bahwa sumbangan APBN pada produk domestik bruto Indonesia hanya berkisar 14,5 persen. Dengan demikian, di tengah situasi pandemi saat ini, pemerintah perlu mendorong belanja pemerintah untuk menjadi daya ungkit perekonomian masyarakat yang diharapkan berimplikasi pada turut pulihnya sektor swasta dan UMKM.
"Dalam situasi krisis seperti ini belanja pemerintah menjadi instrumen utama untuk daya ungkit, tapi juga agar sektor swasta dan UMKM bisa pulih kembali. Mesin penggerak ekonomi ini harus diungkit dari APBN kita yang terarah dan tepat sasaran," ucapnya.
.png)
.jpg)
