JAKARTA - Orang tua yang anaknya tak lolos PPDB DKI 2020 tak perlu lagi demo, sebaliknya kini bisa bernapas lega. Pemprov DKI menggelontorkan dana Rp171 miliar sebagai bantuan biaya di sekolah swasta. Mereka pun menyambut baik dan berharap bantuan ini tepat sasaran.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membantu calon siswa yang tidak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI 2020 yang terdampak Covid-19 dan masuk ke sekolah swasta. Anggaran sebesar Rp171 miliar dipersiapkan.
Rencana tersebut disambut baik oleh orang tua murid yang anaknya gagal diterima di sekolah negeri. Mamah Echa (40), orang tua murid, mengaku senang kalau bantuan benar-benar direalisasikan karena akan sangat membantu.
“Ya sangat senang kalau terealisasi. Jadi harus merata, soalnya kan beban kita sebagai orang tua juga selain pembayaran bulanan, juga harus siapkan untuk anak belajar daring di rumah, kuota atau bayar wifi,” kata Mamah Echa, Senin (20/7/2020).
Ibu satu anak ini merinci biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan anaknya yang bersekolah di SMA swasta. Meliputi uang pangkal dan semacamnya lebih dari Rp7 juta, sedangkan untuk uang bulanan Rp575 ribu per bulan.
“Agak berat tapi saya akan jalani aja, insyaallah ada rejeki nya buat (pendidikan) anak saya,” pungkasnya.
DISAMBUT BAIK
Sedangkan, Ratu, Ketua Aliansi Gerakan Emak dan Bapak Peduli Pendidikan dan Keadilan (GEPRAK) menyambut baik rencana Pemprov DKI. Namun, harus jelas realisasinya seperti apa nantinya.
“Realisasinya seperti apa nantinya, apa dalam bentuk KJP atau bantuan tunai,” ujarnya.
Kelompok GEPRAK selama ini gigih memperjuangkan nasib anak mereka dan kerap berdemo di Balaikota. Ratu juga menegaskan, Pemprov DKI juga harus selektif dalam memberi bantuan pada siswa yang bersekolah di swasta. Harus memilih apakah itu sekolah swasta elit atau swasta kalangan menengah ke bawah.
“Harus selektif juga, jangan sampai tidak tepat sasaran, soalnya banyak juga siswa yang bersekolah di swasta dari kalangan mampu, yang menerima bantuan nantinya harus dari yang benar-benar membutuhkan,” tandasnya.
DICOCOKKAN DATA BANSOS
Sebelumnya Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) DKI, Catur Laswanto menyampaikan, anggaran dana bantuan bagi siswa tingkat SMP, SMA, SMK yang tidak lolos seleksi PPDB 2020, dan terpaksa masuk sekolah swasta diperkirakan sebesar Rp171 miliar.
Saat ini Pemprov DKI sedang mencocokan data antara siswa yang tak lolos PPDB dengan data penerima bantuan sosial (bansos) Covid-19, supaya bantuan yang akan diberikan tepat sasaran.
Dari data PPDB, siswa yang tidak diterima di sekolah negeri DKI akan dipadankan dengan data penerima bansos. Data yang dicocokkan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang tua yang terdampak wabah covid-19.
“Kenapa kami padankan? Karena asumsinya adalah ketika nanti akan diberikan bantuan uang masuk atau uang pangkal sekolah, maka mereka adalah yang layak dan terdampak Covid-19,” ujar Catur Laswanto dalam video Rapim yang diunggah di Youtube milik Pemprov DKI.
Baca juga: Pemprov DKI Siapkan Dana Bantuan Bagi Siswa Tak Lolos PPDB Sebesar Rp171 Miliar
Catur menerangkan, pada pendaftaran PPDB 2020, total jumlah siswa yang mendaftar sebanyak 358.664 dan yang sudah diterima di negeri sebanyak 232.653 siswa. Sedangkan yang tidak diterima di sekolah negeri ada 126.011.
“Lalu, hasil padanan data antara data PPDB yang tidak diterima di negeri, artinya mereka diterima di swasta dan data bansos adalah 85.508. Data ini tidak termasuk mereka yang langsung daftar ke sekolah swasta,” paparnya.
Sedangkan untuk sumber dana masih belum diputuskan, bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) 2020 atau pakai dana Bantuan Tak Terduga (BTT). “Karena sekolah swasta memberikan kesempatan perpanjangan pembayaran. Artinya tidak pada saat sekarang, sehingga sekiranya anggaran akan dibebankan APBD, masih dimungkinkan,” ungkap Catur.
DPRD AKAN KAWAL
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi PAN, Zita Anjani mengatakan, pihaknya akan mengawal rencana tersebut.
“Saya dan kawan-kawan DPRD akan kawal rencana dana Rp171 miliar untuk sekolah gratis. Memang seharusnya begitu, siswa di DKI tidak hanya yang berada di sekolah negeri, ada swasta juga. Semuanya harus di perhatikan. Wacana bantuan Rp171 M ini harus kita kawal, jangan sampai tidak tepat sasaran.Ini baru rencana, euforianya jangan berlebihan dulu,” ujar Zita.
Baca juga: Dana Bantuan Rp 171 Miliar Untuk Siswa Sekolah Swasta, DPRD : Jangan Sampai Tidak Tepat
Dikatakannya, kalau dilihat rincian dari Rp171 miliar itu, hanya cukup untuk uang pangkal. Harusnya dibantu semuanya, jangan hanya uang pangkal. “Seharusnya tidak ada alasan pemerintah tidak bisa bantu gratiskan. Di daerah lain sekolah swasta digratiskan. Kita punya APBD puluhan triliun, ini masuk di APBD Perubahan, sumber paling aman dari BTT (Bantuan Tak Terduga),” kata Zita. (yono/ta/ird)
.jpg)
.jpg)
.png)
