Download E-Paper

Pemprov DKI Siapkan Dana Bantuan Bagi Siswa Tak Lolos PPDB Sebesar Rp171 Miliar 

Senin, 20 Juli 2020 - 12:24
Pemprov DKI saat menggelar Rapat Pimpinan penentuan dana bantuan bagi siswa yang tak lolos PPDB (ist)

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyusun skema bantuan yang diperuntukan kepada calon siswa yang tak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI 2020, yang terdampak Covid-19 dan harus mengenyam pendidikan di sekolah swasta.

Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) DKI, Catur Laswanto menyampaikan,  anggaran dana bantuan bagi siswa tingkat SMP, SMA, SMK yang tidak lolos seleksi PPDB 2020, dan terpaksa masuk sekolah swasta diperkirakan sebesar Rp171 miliar.

Catur melanjutkan, saat ini Pemerintah Provinsi DKI sedang mencocokan data antara siswa yang tak lolos PPDB dengan data penerima bantuan sosial (Bansos) covid-19, supaya bantuan yang akan diberikan tepat sasaran.

Dari data PPDB, siswa yang tidak diterima di sekolah negeri DKI akan dipadankan dengan data penerima bansos. Data yang dicocokkan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang tua yang terdampak wabah covid-19.

"Kenapa kami padankan? Karena asumsinya adalah ketika nanti akan diberikan bantuan uang masuk atau uang pangkal sekolah, maka mereka adalah yang layak dan terdampak COVID-19," ujar Catur Laswanto dalam video Rapim yang diunggah di Youtube milik Pemprov DKI Senin (20/7/2020).

Catur menerangkan, pada pendaftaran PPDB 2020, total jumlah siswa yang mendaftar sebanyak 358.664 dan yang sudah diterima di negeri sebanyak 232.653 siswa. Sedangkan yang tidak diterima di sekolah negeri ada 126.011.

"Lalu, hasil padanan data antara data PPDB yang tidak diterima di negeri, artinya mereka diterima di swasta dan data bansos adalah 85.508. Data ini tidak termasuk mereka yang langsung daftar ke sekolah swasta," paparnya.

Sedangkan untuk Sumber dana yang digunakan untuk bantuan tersebut, masih belum diputuskan, bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) 2020 atau pakai dana Bantuan Tak Terduga (BTT).

"Karena sekolah swasta memberikan kesempatan perpanjangan pembayaran. Artinya tidak pada saat sekarang, tetapi di waktu yang panjang sehingga sekiranya anggaran akan dibebankan APBD, masih dimungkinkan," ungkap Catur.

Sedangkan, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI, Nahdiana menyampaikan bahwa, uang pangkal untuk masuk sekolah swasta di Jakarta memang berbeda-beda dengan kisaran biaya dari Rp1 juta hingga Rp4 juta.

"Itu memang beragam , ada yang sampai 4 juta, itu 4 juta apa emang masyarakat itu atau gimana. Ini lagi dimaping, rata untuk emang 1 sampai 4 juta yang menegah ke bawah rata SMA/SMK, SMP belum punya peta yang pasti. Kemarin kami membuat yang swasta mendata," lanjut Nahdiana.

Sejauh ini Pemprov DKI belum memutuskan besaran bantuan yang diterima setiap siswa. Namun total anggaran sebesar Rp171 miliar hampir dipastikan bisa disanggupi Pemda DKI. (yono/tri).

ggupi Pemda DKI. (yono/tri).

Latest Comments

  • {{comment.name}} {{comment.created_at}}

    {{ comment.comment }}

Belum ada komentar.

REKOMENDASI



IKLAN BARIS

-->