DICOCOKKAN DATA BANSOS
Sebelumnya Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) DKI, Catur Laswanto menyampaikan, anggaran dana bantuan bagi siswa tingkat SMP, SMA, SMK yang tidak lolos seleksi PPDB 2020, dan terpaksa masuk sekolah swasta diperkirakan sebesar Rp171 miliar.
Saat ini Pemprov DKI sedang mencocokan data antara siswa yang tak lolos PPDB dengan data penerima bantuan sosial (bansos) Covid-19, supaya bantuan yang akan diberikan tepat sasaran.
Dari data PPDB, siswa yang tidak diterima di sekolah negeri DKI akan dipadankan dengan data penerima bansos. Data yang dicocokkan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang tua yang terdampak wabah covid-19.
“Kenapa kami padankan? Karena asumsinya adalah ketika nanti akan diberikan bantuan uang masuk atau uang pangkal sekolah, maka mereka adalah yang layak dan terdampak Covid-19,” ujar Catur Laswanto dalam video Rapim yang diunggah di Youtube milik Pemprov DKI.
Baca juga: Pemprov DKI Siapkan Dana Bantuan Bagi Siswa Tak Lolos PPDB Sebesar Rp171 Miliar
Catur menerangkan, pada pendaftaran PPDB 2020, total jumlah siswa yang mendaftar sebanyak 358.664 dan yang sudah diterima di negeri sebanyak 232.653 siswa. Sedangkan yang tidak diterima di sekolah negeri ada 126.011.
“Lalu, hasil padanan data antara data PPDB yang tidak diterima di negeri, artinya mereka diterima di swasta dan data bansos adalah 85.508. Data ini tidak termasuk mereka yang langsung daftar ke sekolah swasta,” paparnya.
Sedangkan untuk sumber dana masih belum diputuskan, bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) 2020 atau pakai dana Bantuan Tak Terduga (BTT). “Karena sekolah swasta memberikan kesempatan perpanjangan pembayaran. Artinya tidak pada saat sekarang, sehingga sekiranya anggaran akan dibebankan APBD, masih dimungkinkan,” ungkap Catur.
DPRD AKAN KAWAL
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi PAN, Zita Anjani mengatakan, pihaknya akan mengawal rencana tersebut.
“Saya dan kawan-kawan DPRD akan kawal rencana dana Rp171 miliar untuk sekolah gratis. Memang seharusnya begitu, siswa di DKI tidak hanya yang berada di sekolah negeri, ada swasta juga. Semuanya harus di perhatikan. Wacana bantuan Rp171 M ini harus kita kawal, jangan sampai tidak tepat sasaran.Ini baru rencana, euforianya jangan berlebihan dulu,” ujar Zita.
