JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sekarang ini mengelola dana haji sebesar Rp135 triliun. BPKH jadi salah satu lembaga yang mengelola dana besar ketiga setelah perbankan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Demikian disampaikan anggota BPKH Dr. H. Rahmat Hidayat, SE., M.T dalam acara Webinar Seminar Nasional dengan Judul "Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Menuju Kemandirian", di Jakarta, kemarin.
Kegiatan itu diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi zoom. Pembicara lainnya, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi dan moderator Sarji.
"Pengelolaan dana haji per Mei 2020 sudah mencapai Rp135 triliun. Angka yang cukup besar dari target Rp139-140 triliun," ujarnya.
Ia menambahkan setoran awal dalam rupiah dan pelunasan juga dalam rupiah, kecuali yang sifatnya khusus dalam bentuk dolar AS dan sebagian besar dalam bentuk valas.
"Mau tidak mau kami membeli valas untuk kepentingan operasional yang ada dalam valas 600 juta dollar AS. Untuk operasional haji keperluannya Rp14 triliun," ujar Rahmat.
Ia menambahkan uangnya masih ada disimpan di bank, khawatir ada risiko hari ini dijual besok naik. "Kalau kita tetap menyimpan dolar itu masuk ke aspek kehati-hatian meskipun ada potensi untung," kata Rahmat.
Rahmat menjelaskan alokasi nilai manfaat setiap tahun naik signifikan. Tahun 2019 jumlahnya Rp7,2 triliun, tahun 2020 target mendekati Rp8 triliun. Kenaikan cukup signifikan setiap tahunnya agar memenuhi asas manfaat dalam pengelolaan dana haji.
Sedangkan Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan jumlah calon jamaah haji 4.677.126 di-waiting list (daftar tunggu) reguler. Dengan jumlah yang cukup besar dan waiting list-nya sampai 24 tahun di Jakarta dan di daerah sampai 30 tahun lebih.
"Kami ingin memberikan pelayanan sebaik-baiknya karena tugas pemerintah memberikan layanan dan perlindungan yang baik dari segi pelaksanaan dan evaluasi karena jumalah calon jamaah haji dari tahun ke tahun selalu meningkat," ucap Zainut Tauhid.
Ia menambahkan perbaikan terus dilakukan baik dengan sistem zonasi berbasis wilayah ada SOP mitigasi bencana, konsumsi secara penuh, keleluasaan manasik agar bisa dilaksanakan sepanjang tahun, penomoran atap, aktifitas tunai dan non tunai, perbaikan proses badal dan safari wukuf.
"Kami terus memperbaiki pelayanan. indikator keberhasilan bisa dilihat dari indeks keberhasilan yang mencapai 80,21%. Perbaikan juga dilakuakan berbentuk pelayanan tenda, transportasi, hotel, petugas dan lain-lain. (johara/ys)
