JAKARTA - Pengiriman paket bantuan sosial (bansos) terdampak Covid-19 dari Pemprov DKI, ternyata juga menganggarkan uang angkut. Uang sebesar Rp5 ribu disiapkan untuk satu paket bantuan yang didistribusikan oleh pihak RT maupun RW.
Lurah Jati, Santi Nur Rifiandini mengatakan, sejak distribusi bansos pertama, Pemprov DKI sebenarnya sudah menganggarkan dana pengiriman.
Sehingga tak perlu lagi adanya uang pungutan yang mengatasnamakan uang lelah untuk RT yang mendistribusikan. "Ongkos kirim ada, ditransfer ke rekening RW. Sejak bansos tahap pertama dari Pemprov DKI ada, Rp5 ribu per penerima," katanya, Kamis (2/7).
Dikatakan Lurah Santi, ongkos kirim dari anggaran Pemprov DKI dimaksudkan sebagai imbal jasa pengurus RT/RW.
Sehingga tanpa perlu meminta, sejak awal distribusi bansos pengurus RT/RW diminta menyerahkan nomor rekening berikut data warga penerima.
"Tahap satu dan dua dapat dari ongkos dari PD Pasar Jaya, tiga kalau enggak salah dari (PT) Pos atau JNE. Empat PD Pasar Jaya lagi," terangnya.
Santi menjelaskan, Pemprov DKI menganggarkan ongkos kirim karena distribusi bansos memang dipastikan menguras tenaga dan dana.
Bahkan ribetnya distribusi bansos dari lokasi drop point tingkat RW yang lalu diambil masing-masing pengurus RT, pastinya menguras tenaga. "Ya ongkos itulah yang disiapkan untuk mengganti uang lelah," tuturnya.
Bahkan, sambung Santi, pendistribusian yang selama ini dilakukan juga harus mengerahkan mobil atau gerobak motor. Belum lagi, naik turunnya paket dari beberapa titik juga cukup melelahkan.
"Pengurus RW pun perlu kasih minum, makan. Sesuai kenyataan bahwa RW perlu modal di situ," tuturnya.
Meski distribusi bansos melelahkan, Santi menegaskan pengurus RT/RW dilarang memungut uang dari warga. Apalagi pengurus sampai mematok nominal pungutan, itu sangat tidak benar.
"Sangat tidak dibenarkan, namanya kerja sosial, jelas sudah ada ongkir dari Pemprov DKI," tegasnya. (Ifand/win)
