JAKARTA - Dinilai copy paste dari anggaran menteri sebelumnya, usulan tambahan anggaran pada Kementerian Agama (Kemenag) ditolak Komisi VIII DPR.
Dalam paparannya, Fachrul Razi saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR mengajukan anggaran tambahan Rp3,8 triliun pada tahun 2021. Namun dalam rapat tersebut Komisi VIII DPR menolaknya.
"Saya sebenarnya ingin mendengarkan visi dan misi dari Pak Jenderal Fachrul Razi dari gagasan orisinilnya tentang mau dibawa Kementerian Agama," kata Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI saat dihubungi Poskota.co.id Jumat (26/6/2020).
Namun, menurut Ace, tidak ada yang baru dari anggaran yang diajukan Fachrul Razi kecuali dia membacakan dari apa yang telah disiapkan para eselonnya.
"Kami mengelus dada karena anggaran 2021 yang diajukan Pak Fachrul Razi ini hanya copy paste dari anggaran tahun sebelumnya," ujar Ace.
Ia menambahkan rencana anggaran tahun 2021 tidak mencerminkan money follow the function untuk menjelaskan akan dibawa kemana Kementerian Agama selama satu tahun ke depan.
"Apa yang disampaikan Menteri Agama hanya menyebutkan besaran anggaran sesuai dengan Direktorat Jenderalnya masing-masing," kata Ace.
Ia mengatakan pembiayaan yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seharusnya lebih kecil. Sehingga Kemenag lebih memiliki keleluasaan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang lebih prioritas. Di antaranya tunjangan profesi guru, sertifikasi, inpassing, membantu mengatasi dampak Covid-19 bagi pendidikan keagamaan, membantu madrasah terutama madrasah swasta dan pesantren, tempat ibadah dan perguruan tinggi keagamaan.
"Bagaimana kita mau meningkatkan anggaran untuk madrasah kalau SBSN-nya lebih besar," terang Ace.
Sebelumnya, Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menag RI tentang Evaluasi kinerja dan anggaran 2020 serta Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 digelar pada Kamis (25/6/2020). (johara/ys)