JAKARTA — Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok mengungkapkan sebanyak 150 unit mobil milik PT KIA Indonesia Motor (KIA) belum diurus kepemilikannya.
Kepala Seksi Layanan Informasi KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, Endang Puspawati mengatakan, ratusan mobil itu sudah berada di Bea dan Cukai sejak November 2014.
"Berdasarkan penelusuran kami, penerima barang tersebut atas nama PT. KIA Indonesia Motor yang berjumlah 150 unit," kata Endang kepada awak media, akhir pekan ini.
Endang mengatakan sampai sekarang ratusan mobil itu tidak pernah diurus oleh pemiliknya, yakni PT. KIA Indonesia Motor. "Karena oleh pemilik tidak diurus dan ditimbun di TPS (tempat penitipan sementara) lebih dari 30 hari, maka kami tetapkan sebagai barang tidak dikuasai," katanya.
Dia pun menyebut, mobil PT KIA Indonesia Motor itu sekarang ini telah dipindahkan ke tempat penimbunan pabean (TPP). "Kami pindah ke TPP dengan dokumen BCF 1.5," ujarnya.
Terkait dengan adanya pengakuan dari pihak Bea Cukai, pihak Nippon Export and Investment Insurance dan Marubeni Corporation langsung merespons. Kedua pihak ini merupakan pemohon yang telah melayangkan gugatan hukum kepada PT KIA Indonesia Motor di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Gugatan tersebut berkaitan dengan persoalan utang senilai 15,57 juta dolar AS kepada Nippon Export dan senilai 1,73 juta dolar AS kepada Marubeni. Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Niaga pada Agustus 2019, PT KIA Indonesia Motor berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Ardhiyasa dari kantor A&Co yang menjadi perwakilan kuasa hukum Nippon Export and Investment Insurance dan Marubeni Corporation mengaku sudah mendengar adanya ratusan mobil milik PT KIA Motor Indonesia yang terparkir di Bea Cukai Tanjung Priok.
“Tapi menurut saya, itu bukan barang yang bisa digadaikan untuk melunasi utang. Sementara utang kepada kami sejak 2014 belum dibayar dan sampai kini tidak ada omongan dari KIA untuk pelunasan," kata Dias, sapaan akrab Ardhiyasa, saat dikonfirmasi secara terpisah.
Dias mengatakan KIA Motor Indonesia memang pernah menjanjikan untuk memberikan mobil tersebut sebagai pelunasan. Sayangnya, kata dia, nilai dari 150 unit mobil KIA itu sebenarnya tidak setara dengan utang.
"Utang itu di atas Rp200 miliar, jadi tentunya saja tidak setara. Tidak hanya itu, mobil itu tidak bisa diambil karena menunggak pajak dan itu harus diurus dulu," katanya.
Berdasarkan penulusuran informasi, permohonan PKPU bermula ketika adanya kesepakatan Perjanjian Fasilitas Kredit antara PT KIA Indonesia Motor dan Marubeni Corporation yang berada di Jepang. Perjanjian yang sekitar tahun 2014 itu berisi kontrak terkait penjualan 400 unit mobil yang dikirimkan dari Jepang.
Sayangnya, PT KIA Indonesia Motor dinilai tidak mampu melunasi pembayaran tagihan dari kontrak pengiriman 400 unit mobil yang tertahan di pelabuhan. Hingga akhirnya Nippon Export and Investment Insurance, selaku perusahaan asuransi asal Jepang mengambil alih hak tagihan utang yang telah jatuh tempo dari Marubeni Corporation.
Sampai saat ini, Dias menilai, ada indikasi belum adanya keseriusan dari pihak KIA Indonesia Motor untuk melunasi utang yang diputuskan secara hukum sebagai PKPU.
"Saya sebetulnya tidak tahu ada permasalahan apa. Bisa dibilang belum tawaran penyelesaian yang baik (dari mereka untuk melunasi utang),” ujarnya.
Berkaitan rencana ke depan, Dias mengatakan pihaknya akan mengecek kembali terkait proposal yang diajukan KIA Motor Indonesia untuk proses pelunasan utang.
"Langkah selanjutnya akan ada semacam counter proposal dari yang sudah disampaikan KIA dan kita lihat apakah angkanya ketemu antara yang dijanjikan dan kemampuan pelunasannya. Kalau enggak, konsekuensinya bisa pailit," katanya. (rizal/ys)