ADVERTISEMENT

Sri Mulyani Dinilai Layak Isi Kursi Menko Perekonomian

Rabu, 16 Oktober 2019 15:04 WIB

Share
Sri Mulyani Dinilai Layak Isi Kursi Menko Perekonomian

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA  -  Sri Mulyani dinilai berhasil selama mengisi kursi Menteri Keuangan pada kabinet Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Bahkan, dengan kelihaian mengendalikan keuangan ditengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, Sri Mulyani disebut layak naik posisi sebagai Menteri Koordinator. Hal tersebut diungkapkan M Shujari, Direktur Suropati Syndicate menanggapi kinerja para anggota Kabinet Indonesia Kerja jilid pertama yang masa tugasnya akan segera berakhir. "Kualitas Sri Mulyani sudah ditunjukkan ketika beliau menjadi Menkeu dengan kemampuan menjaga defisit APBN di bawah 2% PDB. Oleh sebab itu, dirinya harus dipertahankan, bahkan sangat pantas menjadi Menko Perekonomian," kata Shujari, Rabu (16/10/2019). Meski tidak masuk jajaran menteri perdana kabinet Jokowi-JK, namun sepak terjang dalam mengelola keuangan negara diakui internasional. Pada 2018, Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan terbaik di dunia. Wanita 57 tahun tersebut menjadi Menkeu menggantikan Bambang Brodjonegoro pada 27 Juli 2016. "Hal itu menjadi bukti bahwa pengelolaan ekonomi Indonesia dalam jalur yang tepat dan efektif. Artinya, dari sisi visi, Sri Mulyani punya kapasitas untuk mengelola ekonomi makro fiskal dengan baik dan efektif. Dengan menjadi Menko Perekonomian, maka dirinya akan menjadi komandan yang sangat berpengalaman dan tahu kondisi ekonomi Indonesia," ucap Shujari. Kemampuan Sri Mulyani dalam manajerial dan punya visi ke depan dalam mengamati pasar serta dunia usaha layak menjadikannya layak dipercaya sebagai Menko Perekonomian. Banyak kalangan pelaku pasar berharap kabinet baru pemerintahan Joko Widodo di periode kedua bisa lebih baik, terutama menjaga iklim dunia usaha yang lebih kondusif. "Sosok Sri Mulyani yang punya track record bagus dan integritas tinggi cocok sebagai koordinator kementerian-kementerian strategis di bidang ekonomi yang penting dalam mendukung dunia usaha. Terutama bagaimana menjaga agar regulasi-regulasi di dunia usaha tidak saling tumpang tindih dan menjadi hambatan," tandas Shujari. (yendhi/mb)

ADVERTISEMENT

Reporter: Admin Super
Editor: Admin Super
Sumber: -

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT