Aktivis 98 Siap Pasang Badan Kawal Pansel Capim KPK

JAKARTA – Aksi unjuk rasa mendukung Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak terkecuali yang digelar Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI) 98, Minggu (1/9/2019). Ribuan massa itu menggelar aksi “Bela KPK” guna menyatakan dukungannya kepada Pansel Capim KPK dan menegaskan siap mengawal Yenti Ganarsih dkk yang akan segera menyerahkan 10 nama Capim KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Aksi bela Pansel KPK yang dilakukan Jari 98 ini untuk mengadang kelompok-kelompok yang sengaja menghalalkan segala cara dengan mengkambing hitamkan Pansel KPK dengan berbagai tudingan yang tidak mendasar dan fakta yang ada,” kata Ketua Presidium JARI 98, Willy Prakarsa. Dalam orasinya, Willy pun meminta kelompok internal KPK, Wadah Pegawai (WP KPK) untuk berhenti menggiring opini.  "JARI 98 tidak akan mundur sejengkal pun dan siap memberikan yang terbaik untuk rakyat. Stop giring opini bermacam-macam yang cenderung fitnah diarahkan ke Capim KPK. Jangan karena kemauan kalian dituruti, memangnya siapa kalian ? KPK bukan punya kalian tapi punya rakyat Indonesia," katanya. (Baca: Senin, Pansel Serahkan 10 Nama Capim KPK ke Presiden) Menurut Willy, Wadah Pegawai KPK bukanlah representasi pegawai KPK secara keseluruhan. Pihaknya pun meyakini susunan tim pansel dan percaya bahwa Pansel Capim KPK itu telah bekerja secara terbuka. "Mereka terbuka kok, jangan mengintervensi mereka. Apalagi menuding dan mengkambing hitamkan Pansel. Kalau semuanya pendapat diikuti, baik itu orang maupun LSM, gak akan jadi-jadi negeri," ujarnya. Lebih jauh, Willy menilai problematika dan perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar. Namun, Willy menuding serangan sikap internal KPK yang terkesan emosional dan resisten itu nampak tidak wajar. Tudingan mereka dinilai terlalu mengada-ada. Apalagi hal itu disertai dengan kecurigaan adanya pelemahan KPK di balik proses pemilihan capim. “Yaitu tadi, jika bukan orang yang mereka sukai maka akan dianggap titipan untuk melemahkan KPK. Ingat pelemahan KPK bisa saja datang dari internal KPK lho, siapa yang jamin para pegawai KPK bebas dari kepentingan tertentu? Ini tak kalah bahayanya. Masyarakat harus menyadari ini," imbuhnya. (*/ys)