JAKARTA - Kebijakan Presiden Joko Widodo membebaskan tarif tol Jembatan Suramadu menuai beragam komentar. Kebijakan tersebut dicibir bermuatan politis karena dilakukan mendekati Pilpres 2019. Bahkan Jokowi dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atas kebijakannya. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf sekaligus Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menjelaskan pembebasan tarif atas permintaan masyarakat setempat. "Masyarakat maunya, 'pak di daerah kami ini orang mau investasi susah karena ada logistik yang mahal'. Didengarkan oleh presiden, OK," katanya di Rumah Aspirasi Jokowi - Ma'ruf, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/10/2018). Moeldoko menerangkan selain memperlancar jalur logistik, pemerintah menilai pemasukan dari retribusi tol Jembatan Suramadu tidak signifikan. "Pertama motor (digratiskan), yang kedua (harga) separuh, sekarang ya udah lah lepasan aja. Karena pemasukan kepada negara juga gak terlalu signifikan, tapi signifikan untuk pengembangan wilayah Madura itu," terang Moeldoko. Diketahui sebelumnya pemerintah telah menggratiskan retribusi terhadap kendaraan roda dua. Setelah itu tarif tol Jembatan Suramadu dipangkas sebesar 50 persen bagi kendaraan roda empat pada 1 Maret 2016 melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 60/KPTS/M/2016 tentang penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Pengurangan Besaran Tarif Tol Pada jalan Tol Jembatan Surabaya–Madura. (ikbal/mb)
Nasional
Ini Alasan Jokowi Gratiskan Tol Jembatan Suramadu
Rabu 31 Okt 2018, 15:37 WIB