Normalisasi Ciliwung Mandeg, Warga Cililitan Menunggu Kabar

JAKARTA - Ratusan warga di tiga RW di kelurahan Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, mempertanyakan kejelasan lahannya yang akan dibebaskan untuk normalisasi kali Ciliwung. Pasalnya, lahan yang menjadi tempat tinggalnya akan dibebaskan sejak 2016 hingga kini belum ada kelanjutan kabarnya dari Dinas Sumber Daya Air DKI. Sari, warga, mengatakan, hingga saat ini dirinya mengharapkan kepastian akan pembebasan lahan rumahnya. Karena pengukuran lahan yang dilakukan sejak 2016 lalu, namun hingga kini tak terealisasi. "Hampir dua tahun kami menunggu namun belum ada kepastian sama sekali," katanya, Minggu (30/9). Dikatakan Ratna, warga yang lahannya sudah masuk trase normalisasi kini jadi bingung. Sebab warga tak bisa merehab atau membangun rumah apalagi menjual lahan atau rumah. "Kalau memang tidak jadi, kasih kabar. Apalagi sebentar lagi musim hujan, dan rumah kami menjadi langganan banjir luapan dari Ciliwung setinggi mencapai 3 meter," ungkapnya. Ratna mengaku, ia bersama warga lain sangat setuju dan mendukung program Pemprov DKI dalam penanganan banjir. Karenanya ia rela lahannya dibebaskan untuk normalisasi Ciliwung. "Saya mohon kepada bapak gubernur dan instansi terkait, soal kepastian pembebasan lahan yang terkena normalisasi Ciliwung. Sejak adanya trase, kami jadi tidak bisa berbuat apa-apa," terangnya. Sementara itu, Camat Kramatjati, Eka Darmawan, mengatakan keluhan itu disampaikak warga pemilik 125 bidang tanah di RW 06, 07 dan 16 Cililitan. Pasalnya, dilahan seluas sekitar 2,3 hektar itu, terkena normalisasi Kali Ciliwung dan sudah masuk trase yang akan dibebaskan. "Kala itu pihak Dinas Sumber Daya Air akan membayarkan lahan mereka pada Mei 2017 lalu," ujarnya. Karena rencana itu, sambung Eka, warga pun memang sudah menyiapkan persyaratan yang diminta Dinas Sumber Daya Air. Namun sampai saat ini memang rencana itu belum terealisasi. "Karena kemarin menunggu, warga beralasan tak bisa membangun lahan maupun menjualnya, makanya datang ke kecamatan untuk minta penjelasan," paparnya. Atas hal itu, camat pun mengaku, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi warga, dengan membuat surat ke walikota Jakarta Timur maupun Dinas SDA. Karena memang penanganan banjir sudah menjadi target rencana pembangunan yang harus direalisasikan Pemprov DKI. "Kalau memang nanti dari surat itu mendapat balasan tidak jadi, akan segera dilaporkan ke warga," pungkasnya. (ifand/yp)