Tim Gabungan Polri dan Kemnaker Gagalkan Penempatan 100 PMI Ilegal

Sementara Kasubdit Perlindungan TKI Kemnaker Yuli Adiratna, berdasarkan temuan lapangan, selain pelanggaran pengiriman TKI ke Arab Saudi, pihaknya juga menemukan adanya pelanggaran UU No. 18 tahun 2017 tentang PPMI.

Beberapa korban mengaku tidak bisa berbuat banyak atas kondisi yang mereka alami. Hal ini disebabkan seluruh dokumen pribadi seperti KTP, paspor, visa termasuk tiket dipegang pihak perusahaan penyalur.

“Kondisi balai latihan kerja tidak layak dan kurang manusiawi. Mereka tidur di ruang sempit, ventilasi dan sanitasi buruk serta ruang yang tudak bersih. Sarana pelatihan juga tidak layak,” ujarnya.

Yuli mengatakan untuk kepentingan pemeriksaan, hingga Kamis (18/1) pukul 23.00, tim gabungan sedang melakukan pemeriksaan terhadap seluruh korban serta pihak pengelola BLK tersebut.

 Kini, 82 orang tersebut dititipkan sementara di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) atau Rumah Aman (Safe House) milik Kementerian Sosial di Bambu Apus, Jakarta Timur. Sisanya tetap di BLKLN Restu Putri Indonesia.

Pihaknya juga akan memfasilitasi para calon PMI ini untuk dipulangkan ke daerahnya. "Nanti di sana biar tenang dulu. Habis itu dicarikan jalan keluar. Jika ingin pulang ke kampung, difasilitasi," kata Yuli.

Sementara, pemilik BLKLN Restu Putri Indonesia, Hirni Sudarti mengaku tidak tahu ada TKI ilegal yang datang ke Balai Pelatihan miliknya.

"Terus terang saya enggak tahu siapa yang bawa mereka ke sini. Ini yang nerima pegawai saya. Kata pegawai, mereka cuma dititipkan dua-tiga hari. Sejak 3 hari lalu, saya di Medan, hari ini juga sedang rapat. Saya datang telat ini," kata Hirni.(Tri)