Soal Masa Jabatan Airlangga, Akbar Tandjung dan Nurdin Halid Beda Pendapat

JAKARTA (Pos Kota) - Perbedaan pandangan terkait periode jabatan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terjadi antara Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid dengan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung. Airlangga, menurut Nurdin akan dikukuhkan menjadi Ketua Umum melalui musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) dengan menjalani sisa masa jabatan Ketua Umum sebelumnya, Setya Novanto. Artinya Airlangga hanya akan menduduki pucuk partai pohon beringin itu hingga 2019. Dikatakan Nurdin hal tersebut mengacu pada anggaran rumah tangga (ART) Partai Golkar. "Jadi memang sesuai ART, masa ke pengurus, Ketua umum hanya melanjutkan sisa kepengurusan. Jadi hanya berlangsung sampai 2019," katanya di sela Munaslub di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (19/12/2017). Berbeda dengan Nurdin, Akbar Tandjung menilai periode kepemimpinan Airlangga butuh periode yang cukup panjang. Waktu masa jabatan yang hanya tersisa dua tahun tidak cukup untuk melakukan berbagai perubahan yang dibutuhkan partai. Akbar menilai masa kepengurusan baru butuh lima tahun atau satu periode masa jabatan. "Saya melihat kita sudah melajukan satu perubahan. Dan perubahan itu memiliki satu basis yang kuat untuk ke depan. Dan mungkin tidak cukup dua tahun. Kenapa tidak, kita bisa sepakati lima tahun. Supaya basis perubahan itu memiliki basis jangka waktu yang panjang," tandas Akbar di tempat yang sama. Meski demikian, Akbar menyerahkan keputusan kepada hasil munaslub yang saat ini tengah berlangsung. "Kalau itu bisa didiskusikan. Tapi tetap kepada munas ini yang akan menentukan," imbuh Akbar. (ikbal/sir)