Tarif Rendah, Pelayanan PDAM Kurang Bagus

JAKARTA (Pos Kota) - Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU)  Ir. Tamin M Zakaria Amin menyatakan, sampai saat ini masih banyak pemerintah daerah (Pemda) yang menentukan tarif air minum dibawah biaya produksi. Akibatnya, pelayanan yang diberikan PDAM kepada masyarakat cenderung kurang memuaskan. “Dari 23O PDAM yang ada ternyata sebagian besar tarifnya masih di bawah biaya produksi,” katanya dalam Media Gathering Kementerian Pekerjaan Umum dan BPPSPAM, kemarin. Menurut Tamin, setidaknya ada empat dampak dari rendahnya tarif PDAM yang ditetapkan Pemda. Pertama,  calon pelanggan jadi harus menunggu lama untuk mendapatkan sambungan air minum,bisa sampai 2O tahun akibat kurangnya dana untuk memperluas jaringan pipa. Kedua, terjadi diskriminasi dalam penyambungan pipa akibat minimnya anggaran (diprioritaskan orang kaya, kroni, keluarga, dst). Ketiga, terjadi praktik uang siluman (jika mau sambungan pipa PDAM bisa cepat harus pakai uang pelicin) dan keempat PDAM akan menurunkan kualitas pelayanan seperti air PDAM hanya mengalir dua hari sekali atau dua jam saja dalam sehari, serta kualitas air PDAM yang jelek. Tamin sendiri tidakmau menyebutkan nominal tarif PDAM yang wajar. Sebab masing-masing daerah memiliki biaya produksi yang berbeda tergantung dari jauhnya sumber air baku, kekotoran air baku, dan lain sebagainya. Semakin kotor dan jauh sumber air baku maka biaya produksinya menjadi lebih tinggi. Rendahnya tarif ini juga mengakibatkan banyak PDAM yang akhirnya terlilit hutang. Bahkan ada lima PDAM yang akhirnya hutangnya dihapuskan oleh pemerintah. “Penghapusan hutang tentunya setelah pemerintah mempelajari lebih dalam penyebab terjadinya ketidak mampuan PDAM tersebut membayar.” katanya. Dia mengaku saat ini besarnya tarif PDAM ditentukan oleh kepala daerah masing-masing. Sayangnya seringkali dalam penentuan tarif ini terselip kepentingan politik seperti kepala daerah tidak berani menaikan tariff saat akan dilakukan pemilukada. Agar kondisi PDAM kedepan menjadi sehat Tamin meminta agar  pemda menentukan besaran tarif yang wajar. Dengan langkah ini diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa lebih baik. (faisal/d)