Partai NasDem: Pemilukada Harus Dievaluasi

JAKARTA (Pos Kota) -Masalah politik dan pemerintahan yang mengemuka hingga penghujung 2013 ini  adalah format pemilihan kepala daerah langsung dan hubungan pemerintah pusat dan daerah. "Sudah saatnya kita memikirkan kembali format pemilihan kepala daerah (pilkada) melihat sejumlah dampak negatif yang dihasilkannya," kata Ketua Bapilu Partai NasDem, Ferry M Baldan,  dalam diskusi "Catatan Akhir Tahun 2013 Partai NasDem" di kantor DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat,Senin (23/312). Ferry mengatakan,  Pilkada langsung yang dilaksanakan sejak diterapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penjabaran dari pesan konstitusi: “kepala daerah dipilih secara demokratis”. Spirit pemilihan langsung adalah semangat Reformasi pada saat proses amandemen UUD 1945, termasuk di dalamnya pembatas masa jabatan kekuasaan eksekutif, mulai dari presiden hingga kepala daerah. Asumsi lain dari UU tersebut adalah kuatnya ikatan batin antara pemilih dan kepala daerah hasil pemilihan sehingga menghasilkan kesimpulan diberikannya hak kepada rakyat untuk terlibat langsung dalam memilih pemimpin eksekutifnya. "Dalam kenyataan, dan tentu ini menjadi kewajiban kita semua untuk melakukan kajian dan evaluasi, apakah proses pilkada telah sesuai dengan tujuan awal melibatkan masyarakat dalam menentukan calon pemimpinnya? Bagaimana dengan proses pemilihan dan kualitas kebijakan pemerintahan dari figur yang terpilih?" Papar Ferry. Pilkada langsung, lanjut Ferry,  semakin hari semakin menjadi rutinitas berbiaya mahal baik dari segi penyelenggaraannya maupun kontestasinya. Pilkada langsung kerap menghasilkan kegaduhan politik dan bahkan konflik horizontal yang tidak berkontribusi pada kualitas demokrasi kita. Bisa dibilang, tiada hari tanpa pilkada di Indonesia. Ambil contoh, tahun 2013 ini digelar 146 pilkada, termasuk perubahan jadwal pilkada karena Pemilu pada tahun depan. "Kita mencatat betapa pilkada langsung telah menghasilkan konflik yang bahkan berujung pada jatuhnya korban jiwa dan inefisiensi pelayanan publik oleh birokrasi karena riuh-rendah politik," ulasnya. Partai NasDem mengharpkan, Pikada langsung yang diharapkan menjadi sumber terpilihnya pemimpin daerah yang amanah dan sesuai aspirasi rakyat belum sepenuhnya tercapai. "Bahkan, dengan maraknya politik uang dan penyuapan dalam sengketa pilkada, yang terungkap pada kasus dugaan penyogokan Ketua Mahkamah Konstitusi (waktu itu), pilkada langsung tak mampu membendung praktek korupsi di daerah. Harus disadari terbangunnya pola sikap pragmatisme dan transaksional dalam kehidupan masyarakat adalah dampak dari proses pilkada yang berbiaya tinggi itu," katanya. NasDem menyadari, menguatnya praktek nepotisme dan politik dinasti yang seolah mendapat pembenaran oleh proses pemilihan langsung harus disadari telah mendestruksi nilai-nilai demokrasi yang menjadi spirit awal pilkada. Praktek “mewariskan” kekuasaan kepada istri, anak atau kerabat menjadi hal yang biasa saja dan mendapat legitimasi pembenarannya. "Seolah dalam tatanan sosial kita, nilai-nilai kepantasan dan kepatutan tidak lagi hadir dan mendapat tempat di masyarakat," katanya. (rizal/sir)Teks Gbr- Diskusi Akhir Tahun 2013 Partai NasDsem. (rizal)