Mendikbud Dorong PGRI Semakin Kuat

JAKARTA (Pos Kota) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh mendorong agar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menjadi organisasi profesi guru yang kuat. Sehingga PGRI mampu menjadi sumber inspirasi, memberi keteladan, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi kode etik profesi. “Kita semua berharap guru yang bernaung dibawah PGRI menjadi pembelajar dan pendidik sejati,,” ujar Nuh pada sambutan peringatan Hari Guru 2013 dan ulangtahun PGRI ke-68 yang dibacakan Wamendikbud Musliar Kasim, Senin (25/11). Peringatan Hari Guru 2013 dan ulangtahun PGRI ke-68 tersebut mengambil tema Mewujudkan Guru yang Kreatif dan Inspiratif dengan Menegakkan Kode Etik untuk Penguatan Kurikulum 2013. Dikatakan Nuh, tantangan dan persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini semakin berat, rumit dan kompleks. Terutama dalam rangka mempersiapkan generasi 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, dan kejayaan Indonesia. Dengan  struktur penduduk pada tahun 2010, terdapat 46 juta anak usia 0 sampai 9 tahun dan 44 juta anak usia 10 sampai 19 tahun, maka mempersiapkan generasi 2045 berarti pula menyiapkan pendidikan mereka dengan sebaik mungkin. Baik dalam hal akses maupun kualitas pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. “Pada tahun 2045, mereka akan berusia 35 sampai 44 tahun dan 45 sampai 55 tahun. Merekalah yang akan  memimpin dan mengelola bangsa dan negara yang kita cintai ini. Mereka harus kita bekali dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan zamannya,” lanjut Nuh. Mereka juga harus memiliki kemampuan berpikir orde tinggi, kreatif, inovatif, berkepribadian mulia, dan cinta pada tanah air serta bangga menjadi orang Indonesia. Prinsipnya pemerintah harus memberikan layanan pendidikan sedini mungkin (start earlier) melalui gerakan PAUD, memberikan kesempatan bersekolah setinggi mungkin (stay longer) melalui pendidikan menengah universal (PMU)dan peluasan akses ke perguruan tinggi. Selain itu, perlu pula memperluas jangkauan dan menjangkau mereka yang tidak terjangkau (rich wider) melalui program bantuan siswa miskin (BSM), Bidikmisi, dan sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (SM3T). “Kita ingin agar anak-anak kita di manapun berada dan  apapun latar belakang sosial dan ekonominya dapat memperoleh layanan pendidikan setinggi mungkin,” tukas Mendikbud. Untuk mewujudkan itu semua, jelas Nuh, guru dan tenaga kependidikan menjadi faktor penentunya. Sehingga  mau tidak mau guru harus terus ditingkatkan  ketersediaan  dan profesionalitasnya. Saat ini Kemendikbud dikatakan Nuh sedang melakukan penataan sistem pendidikan guru, pelatihan berkelanjutan, pelindungan dan peningkatan kesejahteraan guru. Sementara itu Ketua Umum PGRI Sulistyo mengatakan persoalan yang dihadapi guru sama kompleksnya dengan persoalan pendidikan. Banyak tuntutan untuk mengubah nasib guru hingga kini belum dipenuhi oleh pemerintah seperti terkait pelatihan, kegiatan pengayaan, pendataan guru hingga sertifikasi yang tak kunjung selesai dan nasib guru honorer yang masih digantung. “Kami menuntut penyelesaian semua masalah guru tersebut sesegera mungkin. Jangan janji-janji melulu. Harus ada koordinasi yang jelas antar kementerian yang menangani guru,” jelas Sulistyo. Termasuk juga terkait kekurangan guru SD yang ditemukan disemua kabupaten/kota. Menurut Sulistyo, Kementerian PAN harus menyusun format pengangkatan guru yang jelas agar defisit guru SD ini bisa segera diatasi. PGRI juga menuntut dicabutnya kebijakan Kementerian PAN yang melarang daerah mengangkat guru jika lebih dari 50 persen APBD-nya masih dialokasikan untuk gaji pegawai. “Daerah dengan APBD yang minim, justru banyak kekurangan tenaga guru. Bagaimana mungkin mereka dilarang mengangkat guru,” pungkas Sulistyo. (inung/d)