Masih Rendah, Akses Air Minum dan Sanitasi Penduduk Indonesia

JAKARTA (Pos Kota)- Pembangunan sanitasi dan penyediaan air minum di Indonesia masih belum menjadi prioritas utama pemerintah. Hingga 2012 progres sanitasi dan penyediaan air minum dikatakan Deputy Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy S Priatna,  masih jauh dibawah progres pembangunan sarana jalan. "Situasi tersebut menjadikan Indonesia tertinggal jauh dalam hal akses sanitasi dan air minum dibanding negara-negara lain," papar Dedy disela keterangan pers Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2013 yang akan berlangsung 29-30 Oktober, Jumat (18/10) . Padahal kata Dedy, sarana air minum dan sanitasi adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi bagi seluruh penduduk Indonesia. Sebab air minum dan sanitasi erat kaitannya dengan penyebaran water born disease seperti diare dan cacingan. Berdasarkan data Bappenas sampai 2012 baru 58,05 persen rumah tangga yang sudah memiliki akses air minum yang layak dan 57,35 persen yang memperoleh akses sanitasi layak. Sedang untuk pengolahan limbah rumah tangga, sampai saat ini rata-rata baru 1 persen limbah rumah tangga yang sudah diolah. Sisanya sebanyak 99 persen limbah dibuang langsung ke saluran kali dan permukaan tanah yang pada akhirnya menjadi sumber penyakit. "Singapura pengolahan limbah sudah 100 persen, Malaysia 90 persen dan Vietnam 60 persen," tambah Dedy. Fakta yang lebih mengerikan lagi lanjut Dedy adalah masih adanya 42 juta rumah tangga yang sampai saat ini belum memiliki toilet dan baru 28,7 persen sampah yang bisa terangkut dengan baik ke TPA. Menurut Dedy buruknya akses sanitasi dan air minum penduduk tersebut tak hanya menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pengelolaan sanitasi dan air bersih terburuk diantara negara-negara Asia. Tetapi juga menimbulkan kerugian materiil yang cukup banyak utamanya biaya pengobatan penyakit yang diakibatkan air dan sanitasi. Berdasarkan hitungan kasar, kerugian yang diakibatkan buruknya sanitasi dan akses air bersih rata-rata mencapai Rp 56 triliun. Nilai kerugian tersebut setara dengan pembangunan 12 juta- 15 juta unit toilet. Menurut Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas Nugroho Tri Utomo sebenarnya Indonesia mencatat perkembangan positif dalam hal capaian akses air minum dan sanitasi layak dengan kenaikan rata-rata 2 persen per tahun. Pencapaian tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat membantu memperbaiki derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. "Kita akan terus tingkatkan akses terhadap air minum dan sanitasi layak," jelas Nugroho. Tetapi pencapaian tersebut masih membutuhkan kerja keras. Sebab bila merujuk pada target Millenium Developmen Goals 2015 maka pemerintah harus memastikan bahwa 68,87 persen penduduk sudah mendapatkan akses air minum layak dan sebesar 62,41 persen harus memiliki akses sanitasi layak. Artinya masih ada selisih yang harus dipenuhi untuk mencapai target sebesar 10,8 persen untuk air minum dan 5,06 persen untuk sanitasi. "Diperlukan usaha minimal 3 kali lipat dibanding yang telah dilakukan saat ini," tukas Nugraha. Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah sendiri telah menjalankan berbagai program seperti Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan sebagainya. (Inung/d)