APEC, Apek dan Apes

AWALNYA adalah sebuah gerakan yang disebut Free People, yang pada tahun 1950-an dijadikan alat tekan kepada Eropa untuk melepaskan negara jajahannya, dengan mengarahkan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri dalam tatanan demokrasi ekonomi liberal. Free People, melalui sistem Marshall Plan, memberlakukan program subsidi, memberdayakan masyarakat pedesaan dengan home industry, membangun industri rakyat, sehingga sektor pertanian berbasis tradisional tidak lagi menarik. Eksploitasi alam pun dilakukan untuk menghidupkan industri, menyebabkan kerusakan lingkungan. Manusia semakin banyak, sedangkan lahan pertanian berbanding terbalik. Kemudian dikembangkanlah program pemberdayaan lahan pertanian menggunakan bahan-bahan kimia, menggunakan pupuk nonorganik, menggalakkan food industry. Produk food industry yang dipacu dengan bahan-bahan kimia telah memajukan pula industri kimia dan obat-obatan sebagai konsekuensi penggunaan bahan yang tidak natural tersebut. Ini program strategis yang dirintis secara teratur, terarah, dan sistemik. Pada sekian dekade berikutnya, tepatnya tahun 1989, APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik didirikan, katanya untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia-Pasifik. APEC yang dicanangkan sebagai kebangkitan dunia industri baru, dalam praktiknya sesungguhnya sebagai upaya memindahkan risiko lingkungan ke kawasan Asia-Pasifik, kawasan agraris subur yang tersisa di bumi. Begitulah, free people yang di era global dan tatanan dunia baru saat ini diartikan sebagai kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia, masuk ke Indonesia sehingga membuat bangsa dan negara ini kehilangan arah dan tujuan, menjadi bangsa yang gamang. Maka, ketika untuk keduakalinya Indonesia menjadi tuan rumah KTI APEC di Bali, 5-7 Oktober lalu (yang pertama tahun 1994 di Bogor), banyak pihak di dalam negeri menyikapinya seeara sinis. Ada yang mengatakan, Presiden SBY benar-benar telah "menjual" Indonesia ke APEC. Ini terkait dengan salah satu butir kesepakatan pada KTI itu, yakni dijalinnya kerja sama dunia usaha antarnegara APEC untuk mencapai free and open trade investment (investasi perdagangan bebas dan terbuka). Ketua Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan, misalnya, menyebutkan bahwa liberalisasi investasi dan perdagangan dalam kerangka APEC itu hanya akal-akalan pemerintah untuk mendapatkan dana segar mengatasi defisit neraca transaksi berjalan. APEC hanyalah motif utama pemerintahan SBY untuk mengatasi krisis, mendapatkan dana baru, pinjaman baru, untuk mengatasi defisit, yang dibungkus dalam proyek-proyek ekonomi. Sungguh tragis. Menanggapi kekhawatiran itu, Presiden SBY memang telah menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan keikutsertaan usaha kecil dan menengah serta kaum muda dan perempuan sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Mudah-mudahan hal tersebut bukanlah janji untuk menenangkan protes masyarakat. Yang jelas, liberalisasi investasi asing akan membuat pelaku usaha dalam negeri tidak mendapatkan peluang berusaha. Pemerintah memang telah membuat daftar negatif investasi (sektor yang tidak bisa dimasuki oleh investor asing), tetapi itu hanyalah beberapa sektor seperti pengelolaan pos dan telekomunikasi, pengelolaan museum, dan pengelolaan taman kota. Apa artinya? Sungguh, KTI APEC 2013 kali ini benar-benar APEK. Perusahaan asing akan sangat dominan menguasai perekonomian Indonesia. Kenapa DPR diam saja? APES nian bangsa ini. *