Sudah 45 Ribu Daftar CPNS Pemprov DKI

JAKARTA (Pos Kota) – Persaingan ketat tampaknya bakal terjadi untuk memperebutkan 1.515 posisi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) DKI Jakarta. Pasalnya sejak dibuka, Rabu (4/9) lalu, sebanyak 45.013 warga telah menyatakan minatnya untuk menjadi abdi negara di lingkungan DKI. Menurut Anggota Tim Pelaksana Pengadaan CPNS Daerah tahun 2013 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Dandy Delendra, jumlah ini diprediksi akan terus bertambah. Mengingat pendaftaran masih akan dibuka hingga Rabu (18/9) mendatang. "Ya sudah masuk sebanyak 45.013 pendaftar. Tapi itu daftar regristasi online, jadi hanya dapat akun tapi belum melampirkan ijazah dan KTP. Jadi mereka ini belum lulus verifikasi," kata Dandy, di Balaikota Pemprov DKI Jakarta, Kamis (12/9). Dari formasi yang dibuka, lanjutnya, yang paling diminati formasi bidang teknis. Sebanyak 18.341 orang melamar bidang teknis ini, meski yang disediakan hanya 559 formasi saja. Sedangkan yang paling sedikit adalah di bidang tenaga pendidikan. Hanya ada 4.862 orang yang mendaftar untuk 303 formasi yang disediakan. Lalu, formasi kesehatan 530 dengan jumlah pendaftar 9.300. Formasi Administrasi 113 dengan jumlah pendaftar 12.039. Formasi Atlet berprestasi 10 dengan jumlah pendaftar 471. Setelah proses pendaftaran online, BKD akan melakukan verifikasi. Pelamar yang lolos verifikasi akan mengikuti uji kompetensi dan uji pengetahuan umum secara komputerisasi. Adapun, tahap tes akan diinformasikan lebih lanjut. Karena BKD sedang menginventarisasi sekolah yang dapat digunakan sebagai tempat pelaksana ujian. CALO CPNS Secara terpisah, Anggota DPRD DKI Jakarta, Ahmad Husin Alaydrus, mengingatkan Gubernur Jokowi untuk mengantisipasi adanya praktik main mata atau calo CPNS. Mengingat tingginya minat warga untuk mengikuti pendaftaran ini. “Ini harus diantisipasi. Bagaimanapun sudah menjadi rahasia umum jika perekrutan pegawai penuh dengan kolusi dan nepotisme. Persepsi ini yang harus bisa diubah Jokowi,” ujar politisi Partai Demokrat ini seraya berharap jika ada pendaftar yang dimintai uang atau harus nyogok jangan segan melaporkan. Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Daeerah (BKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga, mengaku telah mengantisipasi adanya praktik main mata. Salah satunya dengan menerapkan sistem komputerisasi dan on line dengan sistem chating (percakapan elektronik) dengan peserta saat tahap verifikasi. Hal ini diyakini akan meminimalisir adanya praktik tidak terpuji tersebut. (guruh/st)