Sengketa Jabatan RW di Kelurahan Semanan Kalideres Jakbar, Begini Kata Ketua RW Non Aktif dan Lurah

Selasa 07 Mei 2024, 21:34 WIB
Suasana di kawasan kompleks perumahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. (Pandi)

Suasana di kawasan kompleks perumahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. (Pandi)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua RW 12 Kelurahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, bernama Harun Alamsjah, dipecat usai diduga melakukan penyelewengan dana kebersihan.

Lurah Semanan, Bayu Fadayen Gantha mengatakan, pemecatan terhadap ketua RW 12 tersebut dipicu karena masalah pelanggaran etika.

Dalam hal ini, ketua RW 12 Harun Alamsjah kerap mengganti beberapa pengurus, namun tidak koordinasi dengan pihak Lurah.

"Tidak pernah koordinasi dengan RT dan pengurus RW, yang tidak sejalan dengan dia diganti," katanya kepada wartawan, Selasa 7 Mei 2024.

Ketua RW dianggap telah melanggar peraturan gubernur (pergub) nomor 22 Tahun 2022 Pasal 19.

Bayu menuturkan, sebelum di non aktifkan, ketua RW 12 Harun Alamsjah telah dilakukan peneguran baik secara lisan maupun tertulis.

Hingga pada teguran kedua, Harun tak menggubris teguran tersebut. Bahkan beberapa warga di klaim meminta agar Harun dinonaktifkan.

"Ada usulan juga dari RT untuk menonaktifkan Harun ke saya. Itu sudah saya ingatkan agar dia menjaga sikap," jelas Bayu.

Sementara, Harun mengklaim bahwa pemecatan dirinya sebagai ketua RW sarat dengan nuansa politik.

Ia menceritakan, awal mula kisruh ini bermula pada 16 November 2023. Harun mengaku didatangi oleh beberapa pengurus dan satu RT.

"Menuduhkan saya seolah-olah memakan duit sampah. Terjadilah polemik di sini, dia (lurah) undang warga, ada pertemuan dua kali saya diserang sama warga di pos RW," ucapnya.

Kemudian harinya beberapa pengurus dan satu RT tersebut meminta agar Harun segera dinonaktifkan

Harun menyebut jika menemukan salah satu pengurus yang menyatakan jika telah menerima uang untuk menyatakan jika ketua RW menerima uang.

"Pada 5 Desember diadakan lah pertemuan lagi membahas uang sampah itu, cuma di situ kita gak ngerti, kita polos, Hp semua disita sama Kasipem," ucapnya.

"Kita gak ngerti maksudnya apa, berarti tidak ada notulensi, tidak ada dokumentasi," tambah Harun.

Tak disangka, Harun mengaku heran ketika ada salah satu ketua RT yang menyatakan harus bagaimana lagi untuk menurunkan dirinya sebagai ketua RW.

"Lurah menjawab 'kalian buatlah musyawarah warga', dari situ mereka melakukan musyawarah lah. Tapi kalau saya bilang itu rekayasa lah, karena dia tidak pernah mengundang warga yang pro ke saya," tukasnya.

Lebih lanjut, Harun berujar bahwa pemecatan terhadap pengurus yang dilakukan lantaran mereka dianggap tidak satu visi misi.

Sehingga dirinya terpaksa mencopot beberapa pengurus yang tidak sejalan dan satu visi misi karena dianggap akan mencederai organisasi.

"Setelah saya menjabat ketua RW, banyak intervensi-intervensi yang dilakukan untuk menjatuhkan saya. Makanya saya me reshuffle, karena buat apa saya berjalan dengan orang yang tidak sejalan dengan saya," tukasnya.

Menurut Harun, hal ini berkaitan erat dengan jabatan ketua RW selaku pemegang kekuasaan di wilayah tersebut.

Apalagi di wilayah tersebut terdapat dua tower BTS milik perusahaan swasta yang disebut telah mengguyur uang banyak, termasuk soal iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) warga.

"Jadi di sini dari dulu memang dikenal under table, dibawah meja. Lahan basah lah," tukasnya. (Pandi)

Berita Terkait

News Update