Apatis Terhadap Pemilu

BAYANGKAN! Seperti apa wajah demokrasi Indonesia ke depan kalau golput semakin menjadi pilihan politik masyarakat? Maka, sangat mungkin kekuatan legitimasi kekuasaan pun menjadi berkurang. Kecenderungan masyarakat pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, baik dalam pemilukada maupun pemilu legislatif dan pemilu presiden, sepertinya semakin meningkat. Catatan di KPU menyebutkan, pada pelaksanaan Pemilu 1999 tingkat partisipasi pemilih mencapai 92 persen. Artinya, golput hanya 8%. Pada Pemilu 2004 golput meningkat menjadi 16%, dan Pemilu 2009 naik lagi menjadi 29%. Bagaimana untuk Pemilu 2014 mendatang? Sangat mungkin akan terjadi peningkatan angka golput. Indikasi ke arah itu tampak pada pelaksanaan pemilukada di beberapa daerah. Di Sumatera Utara, misalnya, golput pada pemilukada Maret silam mencapai 60 persen. Kemudian di Jawa Barat, angka golput pada pemilukada Februari silam mencapai 36,3 persen, di Jawa Tengah Mei lalu mencapai 46 persen, di Jawa Timur mencapai lebih dari 40 persen. Kenapa semakin banyak orang memilih golput? Selain mungkin karena ada kesalahan administrasi, setidaknya ada tiga penyebab. Pertama, bisa jadi karena mereka kecewa terhadap praktik demokrasi. Mereka tidak percaya bahwa pemilu akan mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Kedua, mereka tidak sreg dengan kandidat yang ditawarkan untuk dipilih. Ketiga, hari pelaksanaan pemilu yang diliburkan membuat mereka lebih memilih untuk berlibur ketimbang harus datang ke TPS. Janji-janji kampanye yang menggiurkan ternyata tidak mampu memikat mereka. Kenapa? Betapa mereka sudah kenyang dengan janj-janji, yang semuanya dianggap sebagai kebohongan dan kemunafikan. Bukti tentang itu tersaji secara terbuka berdasarkan pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi, semacam trauma, begitulah. Fenomena seperti itu semakin mengkhawatirkan ketika kesadaran untuk menjadi golput menghinggapi para pemilih pemula yang notabene generasi muda, generasi pelaku demokrasi Indonesia ke depan. Berdasarkan catatan KPU, jumlah pemilih pemula pada Pemilu 2014 cukup besar atau sebanyak 30% dari total pemilih (sekitar 190 juta orang). Banyak pihak memprediksi, pemilih pemula ini sangat berpotensi menjadi golput, lebih karena sikap cuek mereka terhadap segala aktivitas politik. Berangkat dari sejumlah fenomena tersebut di atas, mengatasi golput hanya dengan seruan agar mereka datang ke TPS tidaklah cukup. Sosialisasi bahwa pemilu itu penting bagi sebuah demokrasi sebagaimana kerap disuarakan oleh orang-orang KPU akan dianggap angin lalu. Lantas? Di tengah sistem perpolitikan di Indonesia akhir-akhir ini, bukan pekerjaan mudah untuk membuat para golput berubah pikiran agar menggunakan hak pilihnya. Kinerja partai politik yang selama ini hanya menghasilkan kader karbitan untuk menjadi pemimpin sungguh bukan pendidikan politik yang baik. Perilaku yang ditunjukkan oleh elite politik seperti terjerat kasus korupsi, misalnya, membuat masyarakat semakin apatis terhadap pemilu. Oleh karena itu, orang-orang partai harus segera mencari solusi yang cerdas dalam merekrut kader. Partai juga harus membuat program pendidikan politik. Jangan sampai ada kader parpol yang duduk di legislatif dan eksekutif tidak menguasai dasar negara Pancasila dan UUD 1945, misalnya. Itu semua untuk meningkatkan kualitas mereka, agar konstituen tidak kecewa. Intinya, parpol harus memiliki kreativitas tinggi untuk meraih suara pemilih, dengan berpegang pada prinsip jangan sampai pemilih merasa suaranya dimanfaatkan hanya pada saat pemilu. Tidak bisakah? Bisa, asal mau. Kalau tidak mau, “Ngapo jok nak milih, kito ni macam nilah. Abis milih dak jugo ada perubahan,” kata kawan kita, wong kito galo. *