Membinasakan Metro Mini

PELANGGAN Metro Mini disana-sini kebingungan. Buskota merah dikombinasi putih dan biru tua itu, Kamis (29/8), menghilang dari jalanan di Ibukota Jakarta. Kita yang tahu penyebab, memafhumi dan cepat-cepat beralih ke angkutan umum  lain. Ketiadaannya tanpa menghambat perjalanan ke berbagai lokasi tujuan. Di depan kantor Gubernur Jokowi justru tampak berderet Metro Mini diparkir.  Sekitar 150 awak demo menuntut pemecatan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono karena menggagas pembubaran. Kondisi fisik maupun manajerial perusahaan buskota satu ini bak ikan mabok. Sempoyongan. Dampak ikutan yang muncul sering kecelakaan. Bus menabrak-nabrak, menyeduruk kanan-kiri. Korban jiwa bergelimpangan. Fakta inilah yang mendorong Pristono untuk membukarkan. Keadaan yang demikian itu mesti jadi tantangan pemprov. Segala kewenangan yang dimiliki agar digunakan bukan untuk mengakhiri angkutan yang beroperasi di atas prinsip kemandirian. Metro Mini sesungguhnya butuh kearifan. Modernisasi transportasi publik tidak harus melenyapkan peran pemodal kecil. Berkat kepeloporan yang bersangkutan melayani perjalanan publik sejak dulu kala, kini kota kita  bergerak menjadi metropolitan. Kebijakan pemerintah membuka peluang pemodal raksasa mengoperasikan  Bus Transjakarta, kereta bawah tanah dan monorel tidak adil tanpa menyehatkan Metro Mini, Kopaja, Mikrolet, KWK, Bajaj,  dan angkutan sejenis.  Angkutan dari dan untuk rakyat kecil itu harus dipertahankan! Terasa ganjil jika kita hanya menuntut pelayanan optimal tanpa mengurangi beban operasional. Segala bentuk beban retribusi dan pajak layak dihapus. Lagi pula tugas Dinas Perhubungan bukanlah membinasakan, melaiankan wajib membina agar kokoh dalam memberi pelayanan yang aman, nyaman dan murah. Menurut hemat kita, kemarahan awak Metro Mini di depan Kantor Jokowi layak dibingkai seperti itu. Dengan demikian terlihat lebih pas sebagai aspirasi wong cilik yang terancam kelangsungan sumber nafkahnya.***