POSKOTA.CO.ID – Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) memutuskan bahwa istilah "kerusuhan" dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak dapat diterapkan pada keributan di ruang digital, sebuah langkah yang dipandang sebagai upaya melindungi kebebasan berekspresi di dunia maya.
Dalam putusan bernomor 116/PUU-XXII/2024, MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU ITE yang diajukan oleh seorang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar.
Mahkamah menyatakan bahwa kata "kerusuhan" dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
“Kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber,” demikian bunyi amar putusan MK, seperti dikutip dari akun resmi X Mahkamah Konstitusi, Selasa, 29 April 2025
Baca Juga: UU TNI 2025 Digugat ke Mahkamah Konstitusi, Tujuh Warga Tempuh Jalur Hukum
Pasal 28 ayat (3) UU ITE
Pasal ini mengatur tentang larangan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong (hoax) yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.
Intinya, seseorang yang dengan sengaja menyebarkan hoax yang menyebabkan kerusuhan berpotensi mendapatkan sanksi.
Namun, permasalahannya adalah definisi "kerusuhan" yang selama ini menimbulkan multitafsir. Dalam penjelasan pasal ini, kerusuhan dimaknai sebagai kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan di ruang digital atau siber.
Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena sulit membedakan apakah kerusuhan yang dimaksud bisa terjadi di dunia maya atau hanya di dunia nyata.
Baca Juga: Pembahasan RUU KUHAP Ditunda, Komisi III DPR: Memperbanyak Penyerapan Aspirasi dari Masyarakat
Permasalahan Utama
.png)
