Untuk memperkuat penegakan hukum, DJKI membentuk IP Task Force bersama Kepolisian dan Bea Cukai. Upaya ini telah membuahkan hasil. "Pada 2023, kami menangani 236 kasus pelanggaran KI dan mencegah masuknya lebih dari satu juta produk palsu," jelas Arie.
Menteri Perdagangan Budi juga mengungkapkan bahwa dalam periode Januari-Maret 2025, barang ilegal senilai Rp15 miliar berhasil disita, sebagian besar berasal dari Tiongkok dan tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Baca Juga: DJKI Gencar Razia Produk Palsu di Pasar Mangga Dua, Ini Langkah Pengawasan Terbaru
Strategi Jangka Panjang
Pemerintah berupaya memperbaiki sistem layanan publik, termasuk mempercepat pengembangan sistem pengaduan online yang lebih mudah diakses. Pelatihan intensif dan beasiswa bagi aparatur juga digencarkan untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang penegakan hukum KI.
"Kami mengajak masyarakat melaporkan pelanggaran, mendaftarkan hak cipta, dan memilih produk legal. Perlindungan KI bukan hanya tentang hukum, tetapi juga mendorong ekonomi dan melindungi konsumen," tegas Arie.
DJKI berkomitmen terus menjadi pionir dalam menciptakan ekosistem kekayaan intelektual yang sehat, mendukung inovasi, dan memastikan produk berkualitas beredar di pasar.
.png)
