Dengan sistem ini, otorisasi dan pemutakhiran data dapat dilakukan secara real-time, meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan.
Setiap pendaftaran nomor akan diverifikasi langsung dengan database kependudukan milik Direktorat Jenderal Dukcapil, sehingga tidak ada ruang bagi registrasi palsu atau tidak sah.
Baca Juga: Cek NIK KTP Anda, Saldo Dana Bansos BPNT 2025 Tahap 2 Segera Disalurkan
Perlunya Literasi Digital dan Partisipasi Masyarakat
Perubahan regulasi saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan peningkatan literasi digital di masyarakat. Pemerintah dan penyedia layanan telekomunikasi harus aktif melakukan edukasi kepada pengguna tentang pentingnya menjaga kerahasiaan NIK dan cara registrasi yang sah.
Masyarakat juga harus mengetahui cara mengecek jumlah nomor yang terdaftar menggunakan NIK mereka, serta bagaimana melaporkan jika ditemukan penyalahgunaan.
Transparansi, keterbukaan informasi, dan kolaborasi antara regulator, operator, dan publik menjadi pilar utama keberhasilan reformasi ini.
Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021 telah menjadi tonggak penting dalam pengaturan registrasi nomor seluler berbasis NIK.
Namun, penyalahgunaan identitas masih menjadi tantangan besar dalam ekosistem digital Indonesia. Revisi regulasi ini menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan tersebut, melalui penguatan sistem pemutakhiran data, validasi eSIM, dan edukasi masyarakat.
Masyarakat diharapkan dapat aktif mendukung kebijakan ini dengan tidak meminjamkan NIK kepada pihak lain dan rutin mengecek nomor-nomor yang terdaftar atas identitas mereka.
Kolaborasi menyeluruh antara pemerintah, operator seluler, dan pengguna adalah kunci menuju ekosistem digital yang aman, tertib, dan terpercaya.
