Terlebih di era sekarang perempuan tak lagi hanya menjadi penikmat pembangunan, tetapi menjadi pelaku pembangunan. Maknanya memiliki peran besar dalam pembangunan bangsa.
Ini menuntut kepada kita semua, baik pejabat yang ada di birokrat, eksekutif, legislatif, yudikatif perlu menyamakan persepsi dan komitmen yang jelas bahwa memberi porsi yang sama itu tak sebatas memberi peluang.
Tetapi bagaimana evaluasi juga dilakukan tanpa diskriminasi hingga penjatuhan sanksi.
Yang perlu menjadi komitmen bersama adalah bagaimana dengan kekuatan hebat yang tersimpan dalam diri wanita diberdayakan dalam konteks membangun keluarga dan masyarakat.
Perann perempuan hendaknya dimaksimalkan dengan meningkatkan kualitas hidup,memberikan akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Juga perluasan kesempatan berpartisipasi dalam dunia politik dan pemerintahan.
Sayangnya potensi ini belum maksimal dikembangkan menjadi gerakan massal yang didukung semua kalangan. Konsep yang tersaji, belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik sehari-hari, tak terkecuali dalam dunia politik dan pemerintahan.
Sebut saja, jumlah kepala desa perempuan di Indonesia sekitar 5,5 persen atau 4.120 dari total 74.961 kepala desa. Keterwakilan perempuan di legislatif hingga kini masih jauh dari harapan.
Pada pemilu legislatif 2024 lalu, keterpilihan perempuan hanya mencapai angka sekitar 22 persen, masih d bawah kuota 30 persen. Adakah yang salah? atau belum selarasnya antara kesadaran pentingnya kesetaraan gender dengan realitas praktik politik masyarakat kita.
Di sisi lain, kita patut mengapresiasi masuknya 14 perempuan Indonesia dalam Kabinet Merah Putih, baik sebagai menteri maupun wakil menteri. Ini bukti negara memberikan porsi kepada perempuan menduduki jabatan strategis dalam membangun bangsa.
Realita politik juga menyebutkan, jumlah partisipasi perempuan dalam Pilkada 2024 sebesar 331 orang dari 3.104 calon kepala daerah atau sebesar 10.7 persen. Naik signifikan dari pilkada sebelumnya yang berjumlah 106 orang. Dan, 43 dari 481 kepala daerah terpilih adalah perempuan.
Ini prestasi yang patut diapresiasi melalui kebijakan afirmatif yang lebih kuat, dukungan dari masyarakat, serta peran media yang lebih netral untuk mendorong partisipasi politik yang adil dan inklusif.
Berkaitan dengan peringatan Hari Kartini 21 April tahun ini, mari kita hormati wanita dengan menempatkannya sebagaimana kedudukan dan porsinya.
