POSKOTA.CO.ID - Isu keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), terus diperdebatkan keasliannya.
Padahal, polemik ijazah Jokowi ini sejatinya sudah berkali-kali diklarifikasi secara resmi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).
Menanggapi hal tersebut, analis komunikasi politik Hendri Satrio atau yang akrab disapa Hensat, mengingatkan agar publik tidak terus-terusan menggiring isu yang menurutnya sudah usang dan tak relevan.
Ia menilai, perdebatan berkepanjangan terkait ijazah Jokowi berpotensi memperburuk citra Indonesia di mata dunia.
“Kalaupun ternyata palsu, ya sudahlah. Terus menerus membahas ini hanya akan membuat Indonesia menjadi bahan tertawaan dunia, sementara permasalahan dalam negeri masih sangat banyak dan belum terselesaikan,” kata Hensat, Rabu, 16 April 2025.
Menurutnya, jika isu ini terus dipolitisasi, masyarakat internasional bisa meragukan integritas sistem pendidikan, proses demokrasi, hingga kualitas pemimpin di Indonesia.
Hal tersebut tentu dapat berdampak jangka panjang, mulai dari rusaknya kepercayaan terhadap institusi hingga menurunnya minat investor asing untuk menanamkan modal.
Baca Juga: Dugaan Ijazah Jokowi Palsu, Andi Arief Ungkap 3 Hal Buktikan sebagai Lulusan UGM
“UGM sudah berkali-kali menyampaikan bukti dan penjelasan. Tapi entah kenapa, isu ini terus saja digoreng. Padahal, kita sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih mendesak seperti korupsi ratusan triliun dan ketidakpastian ekonomi nasional,” ujar dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina ini.
Dalam akun X (sebelumnya Twitter), Hensat sempat menggelar jajak pendapat untuk mengetahui opini masyarakat jika benar ijazah Jokowi terbukti palsu.
Hasilnya cukup mencerminkan kekhawatiran public, dari 5.498 responden, mayoritas atau sekitar 48 persen (2.655 suara) menyatakan bahwa "dunia akan menertawakan kita".
Sementara itu, 6,1 persen (335 suara) menjawab “Jokowi malu,”, 22,3 persen (1.226 suara) memilih opsi “UGM dibubarkan,” dan 23,3 persen (1.282 suara) mengatakan “Jokowi mesti kuliah lagi.”
Menurut Hensat, hasil poling ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya lebih khawatir terhadap dampak citra bangsa secara global, ketimbang sekadar urusan legalitas dokumen pendidikan.
Lebih lanjut, Hensat menjelaskan bahwa isu ijazah Jokowi kembali diangkat karena adanya polarisasi politik yang masih tajam di tengah masyarakat.
Menurutnya, kelompok-kelompok tertentu yang belum puas terhadap warisan politik Jokowi, mencoba terus menghidupkan narasi untuk melemahkan legitimasi kepemimpinan dan pengaruhnya, meski Jokowi telah purna tugas sebagai presiden.
“Isu ini hanya cerminan dari ketidakpuasan politik sebagian pihak. Jokowi mungkin sudah lengser, tapi pengaruhnya masih kuat, sehingga narasi seperti ini digunakan untuk menggoyang fondasi pengaruh itu,” jelas Hensat.
Baca Juga: Tim Kuasa Hukum Jokowi Gelar Konferensi Pers, Tegaskan Hal Ini Soal Isu Ijazah Palsu
Pihak UGM Siap Tunjukkan Bukti di Pengadilan
Di tengah kembali mencuatnya isu ini, pihak Universitas Gadjah Mada kembali menegaskan sikap mereka. Wakil Rektor UGM, Prof. Wening Udasmoro, menegaskan dokumen-dokumen pendukung keaslian ijazah Joko Widodo tersimpan lengkap dan sah.
“Kami memiliki salinan ijazah beliau sejak SMA, termasuk STRB. Kami juga punya dokumen-dokumen akademik seperti skripsi, dan proses verbal saat ujian skripsi,” ujar Wening.
Lebih lanjut, Prof. Wening menegaskan bahwa UGM siap menunjukkan semua dokumen tersebut apabila dibutuhkan dalam proses hukum.
Namun ia juga mengingatkan, tidak sembarang orang dapat mengakses dokumen pribadi tersebut tanpa dasar hukum yang jelas.
“Kalau memang ada proses pengadilan, kami siap menjadi saksi. Tapi tentu saja harus sesuai prosedur hukum,” tegasnya.
