POSKOTA.CO.ID - Cita-cita besar di balik kehadiran BPJS Kesehatan adalah menyediakan perlindungan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk memastikan layanan ini terus berjalan optimal dan berkelanjutan, pembaruan regulasi pun secara rutin dilakukan.
Memasuki tahun 2025, BPJS Kesehatan resmi memberlakukan sejumlah kebijakan baru yang perlu diketahui oleh seluruh peserta, baik yang sudah aktif maupun yang sedang dalam masa perubahan status.
Kebijakan baru ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kesehatan, proses pendaftaran, sistem pembayaran iuran, hingga pemanfaatan layanan.
Baca Juga: Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan Lewat Aplikasi DANA
Tujuan utamanya adalah menciptakan layanan yang lebih rapi, akurat, dan adil, serta menyesuaikan diri dengan era digitalisasi layanan publik yang kian pesat berkembang.
Perubahan Penting yang Diterapkan
Salah satu pembaruan paling signifikan adalah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal dalam sistem layanan BPJS Kesehatan. Kini, peserta cukup menunjukkan KTP tanpa perlu membawa kartu BPJS secara fisik saat berobat.
Sistem ini sudah terintegrasi dengan data Dukcapil, sehingga proses verifikasi di fasilitas kesehatan menjadi lebih cepat dan efisien.
Peserta juga didorong untuk memperbarui data pribadi secara berkala, terutama jika terjadi perubahan seperti status pekerjaan, alamat tempat tinggal, atau jumlah tanggungan.
Data yang tidak sesuai dapat menyebabkan status kepesertaan dinonaktifkan, dan hal ini bisa menyulitkan akses layanan kesehatan.
Baca Juga: Kelakuan Oknum Pegawai BUMN PT Timah, Ejek Honorer yang Pakai BPJS Kesehatan
.jpg)
