POSKOTA.CO.ID - Program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) merupakan inisiatif penting dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi siswa dari keluarga tidak mampu.
Bantuan dana ini sangat membantu meringankan beban biaya pendidikan, mulai dari tingkat SD hingga SMA/SMK.
Namun, perlu dipahami bahwa status sebagai penerima KJP Plus bukanlah sesuatu yang permanen tanpa syarat.
Terdapat berbagai kondisi dan aturan yang jika dilanggar dapat mengakibatkan penghentian atau pencabutan bantuan dana tersebut.
Mengetahui hal ini penting bagi siswa dan orang tua/wali agar dapat menjaga kepatuhan dan memastikan keberlanjutan bantuan.
Baca Juga: Dana KJP Plus Cair Belum Cair ke Rekening Anda? Simak Fakta Pencairannya
Pentingnya Mematuhi Aturan dan Ketentuan KJP Plus
Penerimaan KJP Plus datang dengan tanggung jawab untuk mematuhi serangkaian aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
Bantuan ini bertujuan mendukung kelancaran proses belajar siswa. Oleh karena itu, setiap penerima diharapkan dapat memanfaatkan dana sesuai peruntukannya dan menjaga perilaku baik sebagai pelajar.
Ketidakpatuhan terhadap aturan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga mencederai tujuan mulia dari program bantuan pendidikan ini.
Pemerintah secara berkala melakukan evaluasi dan verifikasi untuk memastikan dana tepat sasaran dan digunakan sesuai ketentuan.
Baca Juga: Mekanisme Penggunaan Dana Bantuan KJP Plus Tahap 2 2024 dan Tahap 1 2025, Siswa Wajib Tahu
.png)
